Jika Terpilih, Anies Baswedan akan Kembalikan Pegawai KPK yang Dulu Dipecat Dalam Seleksi TWK 2021

Namun perintah Presiden itu tidak diindahkan Agus. Sebab dirinya telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sejak 3 minggu lalu. 

Sementara, saat itu dalam aturan hukum di KPK tidak ada mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

 “Saya bicara apa adanya saja bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu di KPK itu enggak ada SP3, enggak mungkin saya memberhentikan itu,” kata Agus.

Merespons itu, Jokowi kemudian bertanya kepada Pratikno. "pa itu Sprindik itu apa to?” ucap Agus menirukan Jokowi. 

Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa karena Agus menolak perintah sang presiden.

Kasus pengadaan proyek yang menjerat Setnov, terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setya Novanto menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. 

Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR.

Dalam kasus itu, Setnov divonis 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik

Setelah itu, Presiden Jokowi merevisi UU KPK yang didalamnya terkait SP3 dan membuat KPK berada di bawa Presiden. 

"Karena mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok ngga mau" cetus Agus Rahardjo. (*)