MEGAPOLITAN . 28/11/2023, 13:13 WIB
fin.co.id - Dugaan pemotongan upah para guru honorer di SDN 10 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur mencoreng dunia pendidikan.
Kepala Sekolah SDN 10 Malaka Jaya Junawati diduga memotong upah guru honorer. Miris, dari upah yang seharusnya Rp9 juta per bulan, guru honorer hanya menerima Rp300 ribu per bulan.
Hari ini, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memanggil Kepala Sekolah SDN 10 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Junawati.
"Saya ditunggu inspektorat," kata Junawati saat di SDN 10 Malaka Jaya, Selasa 28 November 2023 sambil jalan menghampiri sebuah mobil berwarna hitam.
Junawati mengaku dirinya tengah ditunggu oleh Inspektorat DKI Jakarta. Hanya saja, Junawati tidak menjelaskan alasan pemanggilan dirinya tersebut.
Wanita berkerudung itu tampak memasuki mobil di kursi bagian tengah bersamaan dengan guru honorer yang diduga upahnya dipotong berinisial A.
BACA JUGA:Jaksa Agung: UU Pemberantasan Korupsi Harus Jelas dan Tegas Tanpa Analogi
Junawati pun enggan berkomentar lebih lanjut perihal dugaan memotong upah gaji guru honorer sekolahnya itu.
Justru ia pun menghindari ketika ditanya pers dan justru mengucapkan perkataan yang serupa.
"Udah ya, maaf saya ditunggu inspektorat," ucapnya berkali-kali.
Salah seorang guru berinisial IS menyebutkan pada pukul 09.00 WIB Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat bertemu dengan kepala sekolah di ruang guru secara tertutup.
"Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, karena saat kedatangan pak Pj. Gubernur, saya lagi kegiatan belajar mengajar (KBM). Banyak staf Pj Gubernur yang berada di luar ruangan," kata IS.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mendalami kasus Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 10, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diduga memotong upah guru honorer sehingga hanya diterima sebesar Rp300 ribu per bulan.
Padahal, guru tersebut menandatangani dokumen kesepakatan pembayaran honor sebesar Rp9 juta per bulan.
"Ini sedang dalam proses pendalaman oleh tim kami," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo saat dihubungi di Jakarta, Senin 27 November 2023.
Purwosusilo mengatakan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke beberapa pihak termasuk kepala sekolah (kepsek), bendahara, pengawas sekolah, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan hingga Suku Dinas (Sudin) setempat sejak Jumat 24 November 2023.
Kemudian pada Senin ini, pihaknya kembali memanggil Kepala Sekolah dan jajarannya, termasuk bendahara.
"Karena ada indikasi kasus terkait jabatan kepala sekolah, maka ditindaklanjuti di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK). Hari ini kita panggil untuk di-BAP di bidang PTK," ujar Purwosusilo.
DPRD DKI Jakarta menerima aduan dari Forum Guru Pendidikan Agama Kristen (Forgupaki) bahwa sebanyak 40 guru honorer agama Kristen di sekolah negeri di Jakarta tidak mendapatkan upah layak.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan bahwa berdasarkan aduan, para guru hanya dibayar Rp300 ribu hingga Rp2,5 juta yang berasal dari sumbangan dari orang tua murid. Padahal, guru tersebut sudah mengajar selama satu hingga enam tahun.
Bahkan, ada guru yang dibayar Rp50 ribu per jam dan hanya diperbolehkan mengajar selama empat jam dalam seminggu.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id