News

Segini Besaran UMP Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2024

Dengan demikian, UMP Kalsel pada tahun 2023 sebesar Rp3.149.977,65. Kini naik menjadi Rp3.282.812,21 pada tahun 2024.

Segini Besaran UMP Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2024
Uang Rupiah

FIN.CO.ID- Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah ditetapkan naik pada periode 2024. Begitu pun UMP Kalimantan Selatan atau Kalsel naik sebesar 4,22 persen atau Rp132. 834.56.

Dengan demikian, UMP Kalsel pada tahun 2023 sebesar Rp3.149.977,65. Kini naik menjadi Rp3.282.812,21 pada tahun 2024.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti di Banjarmasin, UMP Kalsel masuk 10 besar dengan UMP tertinggi se-indonesia. 

“Kalimantan Selatan menjadi provinsi tertinggi kesembilan se-Indonesia besaran kenaikan UMP,” katanya, Selasa 21 November 2023.

BACA JUGA:


Ilustrasi Upah Minimum Provinsi (UMP)--net

Kenaikan UMP tersebut berdasarkan ketentuan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

“Pada 2023, kenaikan UMP di Kalsel mencapai 8,38. Kemudian pada 2024 kita naikkan lagi sebesar 4,22 persen,” ucapnya.

Irfan Sayuti menjelaskan secara nasional kenaikan UMP di Kalsel cukup baik dibandingkan provinsi lain yang tercatat masih ada kenaikan yang tidak mencapai Rp100.000.

Menurut dia, penetapan kenaikan UMP itu yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023, sudah menjadi yang terbaik dan sesuai dengan prosedur untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak khususnya para pekerja atau karyawan.

BACA JUGA:


Ilustrasi buruh atau pekerja saat keluar dari pabrik. -khanif lutfi-

Ia menuturkan terkait dengan besaran kenaikan UMP tersebut tentu ada pendapat yang berbeda dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemberi upah atau perusahaan maupun kalangan penerima upah atau pekerja.

Dia berharap besaran kenaikan UMP itu dapat membantu masyarakat, meningkatkan daya beli, serta daya saing usaha khususnya pada sektor industri.

“Meskipun ada perbedaan pendapat, tetapi penetapan kenaikan UMP ini berjalan dengan dinamis. Kami juga melibatkan para pakar dan akademisi,” ujar Irfan.

BACA JUGA:

Kemnaker Apresiasi


Menaker Ida Fauziyah  (dok. Birkompu)--

Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi pemerintah provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Tripartit di masing-masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 21 November 2023.

Ia menyampaikan hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 Gubernur telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

Ida mengatakan, dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat tiga provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan PP No.51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun Gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Ia menyampaikan bahwa pada hari ini, 21 November 2023 adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB.

"Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB," tuturnya. (*) 

Berita Terkait