- Yahudi Bayar Mahasiswa Rp3 Jutaan untuk Ikut Aksi Bela Israel Besar-besaran pada 14 November di Washington DC
- Saatnya Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK di Kementerian PANRB
Selanjutnya dalam kegiatan Seminar Nasional “Pembiayaan Kreatif dan Berkelanjutan Pembangunan Jalan di Indonesia” turut menghadirkan narasumber yang kredibel di bidangnya yaitu, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Chandra Wijaya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero) Eka Setya Adrianto.
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Chandra Wijaya dalam materinya “Investasi & Pembiayaan Jalan yang Kreatif dan Berkelanjutan” menjelaskan bahwa insfrastruktur jalan di Indonesia merupakan aspek penting yang menciptakan multiplier effect.
Sehingga diperlukan konsep investasi dan pembiayaan infrastruktur jalan yang kreatif dan berkelanjutan dimana skema pembiayaan dapat bersumber dari dana swasta maupun dana dari para pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Barang Milik Negara (BMN) dan memperhatikan prinsip keberlanjutan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
“Untuk memenuhi investment gap yang saat ini terjadi di Indonesia, tentu diperlukan investasi untuk dialokasikan dalam pembangunan, pemeliharaan hingga perbaikan infrastruktur jalan. Dalam prinsip investasi dikenal kriteria risk dan return, sehingga baik infrastruktur jalan maupun jalan tol harus memenuhi kriteria agar menjadi peluang investasi yang menjanjikan,” jelasnya.
BACA JUGA:
- Saatnya Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi PPPK di Kementerian PANRB
- Dirut Dirgantara Yudha Artha dan Dirut Alkajaya Satria Perkasa Digarap Kejagung Soal Korupsi Tol Japek II Elevated
Sementara itu dalam materinya “Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan”, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, skema KPBU telah umum digunakan dan mengalami berbagai perkembangan yang difokuskan pada tipe risiko baik dari sisi Pemerintah maupun BUJT.
Reformasi skema KPBU pada sektor bidang PUPR tentu diperlukan diantaranya untuk meningkatkan porsi KPBU dalam Kerangka Pendanaan Proyek PUPR, menurunkan funding gap kebutuhan investasi infrastruktur hingga untuk mencapai Target Infrastruktur Indonesia Emas 2045.
“Untuk itulah kami menggagas Three Bold Actions yaitu yang pertama, Fast Track KPBU, kami transformasi durasi pelaksanaan tahap penyiapan KPBU yang sebelumnya mencapai 1,5 - 2,5 tahun menjadi 6 bulan dan tahap transaksi KPBU yang sebelumnya 1-1,5 tahun menjadi hanya 3 bulan. Yang kedua yaitu, Investment Under Certainty untuk membuat investor nyaman dengan kita, diantaranya dengan melakukan perluasan penjaminan proyek, implementasi inovasi dukungan serta penyiapan pipeline hingga 100 proyek KPBU. Yang ketiga, yaitu Integrated & ESG-Based PPP untuk menciptakan keterpaduan dan mempromosikan infrastruktur berkelanjutan untuk memberi manfaat yang lebih luas,” ujar Herry.
Selanjutnya, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero), Eka Setya Adrianto yang menyampaikan materi terakhir tentang ”Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera” menjelaskan mengenai penyediaan infrastruktur jalan, khususnya Jalan Tol Trans Sumatera, serta tantangan yang dihadapi dalam pengusahaan jalan tol tersebut yang dinilai layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial.
BACA JUGA:
- PSI Kota Bekasi Mengharapkan Boby Nasution Bergabung Usai Kaesang Pangarep Ajak Gibran Rakabuming
- Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Dicecar Kejagung Buntut Kasus Korupsi Impor Gula Kemendag
“Pulau Sumatra merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kontribusi PDB terbesar kedua nasional dengan SDA bernilai ekonomi tinggi, namun jumlah penduduk yang besar ini tidak diimbangi dengan pemerataan indeks pembangunan manusia antar wilayah. Dengan adanya penugasan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kami menjalankan skema pembangunan melalui pendanaan ekuitas berbasis PMN dan asset recycling serta pendanaan pinjaman dan dukungan konstruksi. Sedangkan skema pengembalian kami jalankan dengan penerapan tarif dan Pengembalian Berkala Berbasis Layanan (PBBL),” jelas Eka.
Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Japek Selatan (JJS).
Dalam kunjungan proyek ini, peserta mendapatkan penjelasan progres proyek serta berbagai tantangan yang dihadapi serta mitigasi risiko yang dijalankan oleh PT JJS.
Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung struktur Jembatan Sungai Citarum sepanjang 120 meter dan juga Gerbang Tol Kutanegara.
BACA JUGA:
