Besok, Gibran Rakabuming Raka Dipanggil DPP PDI Perjuangan, Bakal Dicecar Soal Cawapres?
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk menghadap pada Rabu, 18 Oktober 2023.
FIN.CO.ID - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipanggil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan untuk menghadap pada Rabu, 18 Oktober 2023.
Akankah Gibran Rakabuming Raka akan dicecar PDI Perjuangan soal keinginan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres)?
Diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut digadang-gadang bakal menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca Juga
"Mungkin besok Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP," kata Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Senin, 16 Oktober 2023.
BACA JUGA:
- PDIP Sindir Gibran Jokowi: Cah Cilik Jadi Pengurus Anak Muda Pilem India, Sesuai Titah Yang Mulia Pinokio!
- Maju Cawapres Gibran Pindah ke Golkar? Denny Siregar: Sang Pangeran Sudah Disiapkan Karpet Kuning
Diungkapkannya panggilan tersebut datang langsung dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Dijelaskan Gibran, dia akan menghadap DPP PDIP untuk melaporkan perkembangan dinamika politik di tanah air saat dipanggil DPP PDIP nanti.
"Ya saya akan melaporkan keadaan terkini dong. Saya kan memang rutin lapor ke beliau," katanya.
"Bahasanya bukan minta laporan. Ayo mas ngobrol untuk update perkembangan terkini," katanya.
BACA JUGA:
- Begini Reaksi Megawati Saat MK Muluskan Gibran sebagai Cawapres
- Gerindra Tancap Gas Bangun Komunikasi dengan Gibran Usai Putusan MK, Siap Pengumuman Cawapres Prabowo
Gibran juga mengaku komunikasinya dengan para petinggi partai masih terjalin dengan baik. Meskipun saat ini dirinya diisukan bakal menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
"Lancar dong. Santai aja. Kan terakhir rakerda di Semarang kami masih ikut," katanya.
Baca Juga
Sudah Clear Ya
Sebelumnya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia minimal capres dan cawapres.
Putra Presiden Jokowi ini mengakui tidak mengikuti sidang MK yang digelar sejak pagi Senin pagi 16 Oktober 2023.
"Saya nggak tahu putusane, wong lagi rampung rapat kok. (Saya tidak tahu putusannya, karena saya baru selesai rapat)," kata Gibran kepada awak media, Senin 16 Oktober 2023.
Gibran berharap, dengan hasil putusan tersebut semua pihak agar tidak membahas MK dan dirinya lagi sebagai cawapes.
"Wis clear, ya (sudah beres, ya). Ojo mbahas MK terus (Jangan bahas MK terus)," tambahnya.
Baca Juga
BACA JUGA:
- MK Disebut Mahkamah Keluarga, Partai Garuda: Mereka Menghina Konstitusi Karena tak Ingin Prabowo Menang
- Breaking News! MK Tolak Gugatan Batas Umur Capres Cawapres
Sementara itu, terkait adanya istilah plesetan MK sebagai "Mahkamah Keluarga", karena Ketua MK Awar Usman merupakan paman Gibran, dia meminta hal itu segera dihentikan.
"Tidak perlu dipeleset-pelesetkan seperti itu, nanti warga resah," katanya.
Mengenai langkah politiknya ke depan, Gibran mengaku masih fokus pada pembangunan di Kota Surakarta.
"Saya fokus pembangunan. Saya sampai nggak memikirkan ditolak atau diterima, baru tahu kalau ditolak. Beres tho," ujar Gibran.
BACA JUGA:
- Jelang Putusan MK, PDIP: Tidak Ada Jalan Instan Bagi Kader, Semua Berproses dari Bawah
- Sinyal MK Muluskan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres Pendamping Prabowo Subianto, Masa Suram Indonesia
MK Tolak Gugatan Batas Usia Minimum Capres Cawapres

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).--
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas umur minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh sejumlah pihak menjelang pemilihan presiden 2024.
Permohonan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diwakili Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti.
Kemudian kader PSI Dedek Prayudi, Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, dan Mikhail Gorbachev Dom.
Mereka meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan dari semula 40 tahun, jadi 35 tahun.
Dalam putusannya, MK menilai dalil pemohon atas batas usia minimal capres cawapres tidak mendasar.
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023.
Dalam putusannya, MK menilai bahwa Mahkah Konstitusi tidak punya wewenang dalam menentukan batas umur capres dan cawapres. Sebab itu merupakan wewenang pembentuk UU dalam hal ini DPR RI.
"Merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden" kata Anwar Usman.
Kata dia yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara.
MK menilai, Pasal 169 huruf g UU 7/2017 terkait batas minimal usia capres cawapres tidak bisa dianggap sebagai diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi.
"Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang," kata Anwar.