Jelang Putusan MK, PDIP: Tidak Ada Jalan Instan Bagi Kader, Semua Berproses dari Bawah

Selain itu, makna kekuasaan bagi PDI Perjuangan harus diperjuangkan bersama dengan rakyat. Oleh karena itu, seluruh kader partai wajib bergotong royong saat mendapatkan penugasan merebut kekuasaan melalui jalan elektoral.

Para kader pun diimbau memenangi pemilihan, di mana kerja politik terus digelorakan partai secara disiplin.

"Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga, dan pikiran; bahkan di antara mereka ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan. Pejuang-pejuang partai inilah yang menggerakkan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan pilpres, Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta, dan masih banyak tempat lainnya," tuturnya.

Said menambahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengajarkan para kader tentang arti loyalitas bagi partai, bangsa, dan negara. Bahkan, di masa orde baru, kesetiaan dan militansi kader terhadap partai teruji dalam menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru.

"Masa reformasi, kesetiaan kader teruji saat yang bersangkutan memegang kekuasaan. Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita-cita, ideologi, dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat?. Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Dan kekuasaan sering kali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan," jelasnya.

Said mengatakan hal itu sebagai respons terhadap dinamika politik menjelang pendaftaran Pilpres 224. Dia menegaskan PDI Perjuangan teguh berpendirian menjaga norma konstitusi.

Said mengatakan partai politik punya tanggung jawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Namun, fokusnya bukan sekadar pada aturan, apalagi utak-atik aturan.

Pasalnya, diperlukan kematangan dalam kepemimpinan karena ada tanggung jawab sekaligus risiko besar pada pundak pemimpin nasional.

"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah Presiden. Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini," ujar Said. (*)