“Kasus-kasus suap dan praktik korupsi seringkali muncul dalam upaya meningkatkan pelayanan, yang akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga menyinggung permasalahan timbunan mobil rongsokan yang bertumpuk-tumpuk, dan menekankan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan upaya preventif yang lebih luas,” tandasnya.
Sementara itu Direktur P3S, Jerry Massie, dalam pembicaraannya dia menekankan perlunya tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, KPK harus memiliki keberanian untuk menindak para koruptor dan menghadirkan efek jera yang kuat dengan menyita harta mereka. Baginya, korupsi harus dianggap sebagai perjuangan bersama yang membutuhkan solidaritas dan kesatuan tindakan.
“Saya tekankan, pentingnya KPK menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat dalam tindakan korupsi harus diadili sesuai dengan perbuatannya, tanpa terkecuali,” ukar Jerry.
Jerry juga menginginkan KPK agar fokus pada penegakan hukum dan tidak boleh terpengaruh oleh pertimbangan politik atau faktor lainnya.
Mengenai biaya Pilkada yang tinggi, ia menyoroti potensi korupsi pasca-pemenangan. “Pemimpin yang terpilih cenderung berusaha untuk mengembalikan biaya mahal yang telah dikeluarkan selama kampanye. Terkait hal ini KPK juga harus melakukan penelusuran terhadap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” paparnya.
Di penghujung acara Jerry menuturkan, bahwa KPK sebagai lembaga anti-korupsi harus memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan mereka, dan para pelaku korupsi harus dihadirkan di depan hukum untuk pertanggungjawaban apa yang telah mereka lakukan.
