Zaki Sebut Realisasi Investasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Bisa Capai 20 Triliun Rupiah

Realisasi Investasi di Kabupaten Tangerang --  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mencatat realisasi investasi pada semester I-2023 sebesar Rp16,7 triliun atau meningkat 96,1 persen secara year on year (yoy).

Peningkatan ini disebut-sebut berkat penyederhanaan perizinan investasi yang dilakukan pemerintah pusat.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, semangat dari pemerintah pusat untuk menyederhanakan perizinan di daerah itu terasa.

Buktinya, realisasi investasi Kabupaten Tangerang naik signifikan dari 2020 yang hanya sebesar Rp9 triliun.

"Di semester 1, PMA (penanaman modal asing) Rp9,6 triliun dan PMDN (penanaman modal dalam negeri) Rp7,2 triliun," kata dia, dikutip Jumat 15 September 2023.

Menurutnya, investor akan hadir ketika daerah benar-benar mempersiapkan karpet merah dengan proses perizinan mudah dan pemangkasan birokrasi.

Dia berharap pemerintah pusat dapat menyempurnakan sistem Online Single Submission (OSS).

Lanjut Zaki, di Tangerang sendiri diproyeksikan realisasi investasi akan mencapai lebih dari Rp20 triliun hingga akhir 2023. Salah satu resep Tangerang menjadi ladang investasi adalah dengan proses perizinan yang cepat.

"Ini luar biasa sekali karena 3 tahun kita suffering (menderita) karena COVID kan. Resep (peningkatan investasi) tertentu kita sediakan 'karpet merah' dengan proses perizinan cepat, efisien, efektif dan transparan," ujar Bang Zaki, panggilan akrabnya.

• BACA JUGA:Fokus Zaki Jelang Masa Akhir Jabatan Sebagai Bupati Tangerang
• BACA JUGA: Bupati Tangerang: Hybrid Learning Tak Berpengaruh Pada Sekolah Swasta!

Saat ini diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menggencarkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk seluruh daerah di Indonesia.

Tangerang sendiri salah salah satu penyumbang terbesar adalah melalui investasi, terutama untuk sektor permukiman dan perumahan, industri dan perdagangan.

Namun, Zaki berpesan kepada daerah lain yang tidak memiliki potensi tersebut untuk tidak kalang kabut mencari sumber PAD.

"Jangan sampai daerah yang memiliki hutan memaksa untuk membuat kawasan industri atau permukiman dengan merusak kawasan hutan," selorohnya.

Pasalnya, sambung dia, nantinya akan dibentuk kebijakan carbon trade yang merupakan kegiatan jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida.