Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza sebelumnya mengusulkan agar tempat ibadah di bawa kontrol pemerintah. Usulan itu dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi III pada Senin 4 September 2023.
Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin yang mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme.
Berdasarkan pengamatan Safaruddin, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.
"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," ujar politikus PDIP itu.
Rycko Amelza lalu mengusulkan agar tempat ibadah di kontrol pemerintah.
"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," kata dalam rapat. (*)
