Dukung PLN Lanjutkan Langkah Transisi Energi, Komisi VII DPR: Because PLN Do Really Care

“Kehadiran program ekonomi kerakyatan co-firing ini juga merupakan langkah nyata PLN menjawab persoalan global. Mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi. Meningkatkan kapasitas nasional dengan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG),” ucapnya.

Sejalan dengan peluncuran perdagangan karbon di subsektor Pembangkit Tenaga Listrik oleh Kementerian ESDM pada tahun ini, PLN memastikan keikutsertaannya dengan melibatkan 21 PLTU (55 unit/mesin) yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Perdagangan karbon yang dilakukan melalui perdagangan emisi antar PLTU dan offset emisi dari pembangkit rendah karbon, merupakan bagian dari strategi PLN untuk mendukung dekarbonisasi dan mengembangkan bisnis hijau baru.

Selain menurunkan emisi dengan mengurangi pembangkit listrik fosil, PLN juga terus mengembangkan penggunaan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 menjadi RUPTL paling hijau sepanjang sejarah Indonesia. Sebesar 51,6 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit atau 20,9 GW akan berasal dari pembangkit EBT. Upaya ini akan menghindari dan menurunkan 1,2 miliar ton emisi CO2. Tidak hanya pembangkit, di saat bersamaan, PLN juga melakukan transformasi digitalisasi pada sisi pembangkit, transmisi dan distribusi agar bisa mendukung penggunaan pembangkit EBT.

"Dulu intermitensi hanya ada di sisi demand. Namun dengan masuknya pembangkit EBT, membuat fluktuasi juga terjadi di sisi supply. Untuk itu kita perlu siapkan sistem kelistrikannya agar lebih optimal dalam menghadapi dinamika dari pembangkit EBT,” tambah Darmawan.

Di sisi hilir, PLN juga menjadikan energi hijau menjadi sebuah layanan. PLN memiliki produk listrik hijau dengan green tariff bagi pelanggan yang membutuhkan listrik yang berasal dari listrik EBT. PLN juga mampu menghadirkan produk hijau Renewable Energy Certificate (REC) yang diakui secara internasional. Sampai tahun 2023 sudah lebih dari 2,8 juta MWh EBT disalurkan bagi 363 pelanggan melalui REC.

“Dulu banyak perusahaan yang beroperasi di negara kita membeli REC di negara lain, hari ini kami telah menyediakannya dan banyak perusahaan yang telah menggunakannya,” imbuh Darmawan.

PLN juga menjadi pionir dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. PLN menghadirkan berbagai insiatif, mulai dari pemberian diskon tarif pengisian daya bagi kendaraan listrik, hingga membuka skema kerja sama franchise untuk penyediaan Stasiun Penyediaan Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Tercatat hingga saat ini PLN telah membangun lebih dari 600 unit SPKLU yang tersebar di seluruh tanah air dan telah terintegrasi ke dalam Electric Vehicle Digital System (EVDS) milik PLN.

Beralih dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik menjadi pilihan strategis untuk menurunkan emisi, mengingat sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon di Indonesia. Tidak hanya itu, penggunaan kendaraan listrik akan bermanfaat terhadap kedaulatan energi nasional, di mana akan mengurangi impor BBM. Sehingga kedaulatan energi nasional akan semakin kokoh.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut, total kumulatif emisi yang sudah dihindari dan diturunkan mencapai 3,7 miliar ton CO2.

“Transisi energi ini memiliki  banyak tantangan, tetapi juga menjadi peluang bagi bangsa kita untuk menjadi berdikari, terutama dalam penyediaan energi,” ujar Darmawan.