BNPT: Ajaran Ponpes Al Zaytun Bukan Terorisme
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan kontroversi ajaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu Jawa Barat, bukan tindakan terorisme.
Dengan demikian, menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol. R. Achmad Nurwakhid, kasus Ponpes Al Zaytun tidak bisa diproses dengan Undang-Undang terorisme.
"Ajaran al zaytun belum masuk ke dalam kategori terorisme sehingga tidak dapat diproses dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme," katanya dalam diskusi mengenai polemik Ma'had Al Zaytun yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin malam 26 Juni 2023.
BACA JUGA:
- Ulama Banten Minta Panji Gumilang Diproses Hukum, MUI Larang Anak Banten Mondok di Ponpes Al Zaytun
- Jokowi Blak-Blakan Soal Isu Pondok Pesantren al Zaytun Dibekingi Orang Istana
Achmad mengatakan ajaran yang terdapat di Ma'had Al Zaytun hanya bisa dikategorikan sebagai paham radikalisme.
Achmad menjelaskan, penanganan kasus Ponpes Al Zaytun hanya dapat ditangani oleh kepolisian umum dengan menerapkan UU selain UU terorisme seperti UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dalam membuat kegaduhan.
"Kasus ini belum masuk ranahnya Densus 88 dan BNPT, namun bukan berarti kami lepas tangan," ujarnya.
BACA JUGA:
- Kabareskrim: Menko Polhukam Bentuk Tim Perkuat Polri Tangani Kasus Pesantren Al Zaytun
- Polri Turun Tangan Selidiki Dugaan Penodaan Agama Pondok Pesantren Al Zaytun
Dia menyebutkan pihaknya tetap membantu dalam monitoring serta konsultasi terhadap pemangku kepentingan terkait termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurutnya, ajaran yang terdapat di Ma'had Al Zaytun, prosesnya mirip dengan ajaran yang ada pada aliran Al Qiyadah Al Islamiyah atau Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pimpinan Ahmad Mushaddeq, yang sempat populer pada 2016 silam.
Hanya saja, sambungnya, Panji Gumilang (Pimpinan Ma'had Al Zaytun) tidak sampai membaiat dirinya sebagai seorang nabi.
"Panji lebih pandai bersiasat, dengan berpura-pura mencintai NKRI," tuturnya.
