Nasional

PDIP Respons Surya Paloh: Jokowi Masih Buka Ruang Dialog dengan NasDem

Jokowi tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta.

PDIP Respons Surya Paloh: Jokowi Masih Buka Ruang Dialog dengan NasDem
Presiden Jokowi dan Surya Paloh. (Instagram.com)

PDIP Respons Surya Paloh: Jokowi Masih Buka Ruang Dialog dengan NasDem

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tetap membuka ruang dialog dengan Ketua Partai NasDem Surya Paloh.

Diketahui, Jokowi tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta. 

"Buktinya, juga ada pertemuan antara Bapak Luhut (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi) dengan Bapak Surya Paloh (Ketua Umum NasDem)," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, 8 Mei 2023.

"Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," sambungnya. 

BACA JUGA:Megawati, Jokowi dan Ganjar akan Pidato di Puncak Peringatan Bulan Bung Karno

Dengan demikian, Hasto menyatakan bahwa pertemuan Luhut dengan Surya Paloh merupakan bentuk ruang dialog antara Jokowi dengan NasDem.

Hasto awalnya mengatakan bahwa politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi.

"Hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang Partai NasDem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka," kata Hasto.

Sementara di sisi lain, soal perlu atau tidaknya terhadap NasDem dilakukan reshuffle dari kabinet pemerintahan, Hasto menegaskan hal itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

BACA JUGA:Hasto: Pendaftaran Caleg PDIP Dilakukan Serentak 11 Mei 2023 Pukul 10.00 Tepat

Menurutnya, soal reshuffle harus dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya, untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju dan menjaga soliditas.

"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," tuturnya.

Akan tetapi, ujar Hasto melanjutkan, ketika reshuffle dijalankan atas kehendak Presiden, perombakan tersebut harus melalui suatu pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas Kabinet Indonesia Maju.

“Untuk menjaga soliditas dari seluruh jajaran kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

BACA JUGA:Pertemuan Luhut Pandjaitan - Surya Paloh Indikasi Makin Renggangnya Hubungan Jokowi - Paloh

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Presiden Joko Widodo menghargai sikap politik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).

"Presiden Jokowi menghargai sikap politik Pak Surya, Ketua Umum NasDem yang mencalonkan Anies Baswedan. Tidak ada kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik NasDem," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Said menambahkan bahwa Jokowi mengetahui batasan demokrasi serta masing-masing partai politik memiliki hak dan kewenangan untuk mencalonkan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Dia menepis komentar Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang mengatakan bahwa Jokowi cawe-cawe atau ikut mengurus koalisi dan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

BACA JUGA:5 Cawapes Anies Dibahas saat Pertemuan Luhut Surya Paloh, Siapa Saja?

Said kembali menegaskan bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing untuk menentukan siapa bakal calon presiden dan wakil presiden usungan mereka.

"Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Denny Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan pilpres," tegasnya.

 

Berita Terkait