"Dari hasil pemeriksaan FN dan TM, diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan MA yang telah berlangsung lama hingga mencapai puluhan miliar," ujarnya.
Usai menjalani pemeriksaan, Muhammad Adil dibawa ke Jakarta dan tiba di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat, 7 April 2023.
Adapun tiga orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
BACA JUGA:
"Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024, kemudian FN (Fitria Nengsih), ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA ((M Fahmi Aressa) auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," kata Alexander.
Secara total KPK telah mengamankan 28 orang pada OTT yang dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB di empat lokasi berbeda, yaitu di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Jakarta.
Sebagian besar dari mereka merupakan pejabat di daerah setempat.
Dioungkapkan Alexander, Muhammad Adil diduga memerintahkan para Kepala SKPD untuk membuat setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GU) masing-masing SKPD.
BACA JUGA:
Setoran lalu dikondisikan seolah-olah merupakan utang pada Adil.
Nilai pemotongan UP dan GU ditentukan Muhammad Adil sebesar 5-10 persen tiap SKDP.
Tak hanya itu, Muhammad Adil juga menerima uang sekitar Rp1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh pada Desember 2022.
BACA JUGA:
PT TM memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Adil dan FN juga turut memberikan uang sekitar Rp1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti pada 2022 mendapatkan predikat baik sehingga nantinya memperoleh WTP.
