News . 30/03/2023, 09:50 WIB

KPK Temukan Uang Miliaran Rupiah Di Apartemen Yang Diduga Milik Plh Dirjen Minerba

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA - Uang miliaran rupiah ditemukan KPK saat melakukan penggeledahan di sebuah unit Apartemen Pakubuwono, Menteng, Jakarta Pusat. 

Apartemen ini diduga milik Plh Dirjen Minerba, M Idris Sihite. 

Temuan ini dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi pemotongan uang tunjangan kinerja aparatur sipil. 

Ada yang berspekulasi bahwa sumber uang tersebut, adalah berasa dari hasil suap. 

Suap yang dimaksud di sini adalah pemberian persetujuan RKAB tambang-tambang batubara bermasalah.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan, kecurigaan itu tidak dapat dihindari. 

Hal itu ia sampaikan usai menerima laporan dari Koalisi Sipil Masyarakat Tambang (KSST). 

Meski begitu, ia berprinsip bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi asa praduga tidak bersalah.

Perlu diketahui, rombongan KSST yang dipimpin A. Saefudin sempat mendatangi Ridwan di ruang gedung DPR, Senayan.

Dalam pertemuan itu, KSST mengadukan kegiatan illegal mining PT. BEP. 

Dalam aduannya, KSST melaporkan soal aktifitas hauling dan loading PT. BEP yang berjalan seperti biasanya. 

Padahal, akun moms pada system MODI Ditjen Minerba perusahaan tambang ini sudah dibekukan, merujuk pada permintaan Dirtipidum Bareskrim Polri pada awal bulan ini. 

Menariknya, dalam aktifitas tersebut PT. BEP menggunakan dokumen PT Komunitas Bangun Bersama (PT KBB).

“Penyimpangan yang dilakukan PT BEP sudah berulang kali terjadi. Bahkan telah merugikan negara triliuan rupiah," kata Ridwan Hisyam.

"Seharusnya Kementerian ESDM dengan tegas mencabut IUP IOP PT BEP agar tidak menimbulkan kerugian negara yang lebih besar lagi” tegasnya. 

Dengan data yang ada ini, ia berharap bahwa KPK mendalami dugaan korupsi PT BEP yang dimaksud.

Menurut data, PT. BEP bukan kali pertama diketahui melakukan aktifitas ilegal mining. 

Salah satunya menurut dokumen hasil Gelar Perkara Laporan Polisi No: LP/235/X/2021/Polda Kaltim/SPKTIII. 

Dalam laporan itu disebutkan soal penggalian, pengangkutan dan penjualan batubara secara illegal pada periode bulan Januari 2019 sebanyak 100.522 MT, Februari 2019 sebanyak 115.500 MT, dan Maret 2019 sebanyak 119.806 MT.

Sementara itu nggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerinda Eddy Santana Putra, meminta Menteri Perhubungan untuk memberi tindakan terhadap Jetty Sungai Berlian Jaya (SBJ).

Tindakan yang dimaksudnya adalah mencabut ijin Jetty Sungai Berlian Jaya (SBJ), terkait dengan loading batubara yang bersumber dari kejahatan illegal mining.

Menurut laporannya, Jetty SBJ belakangan ikut melayani loading batubara illegal dari konsesi PT BEP sebanyak 5 tongkang, yang di antaranya pada 24-28 Maret 2023.(rls)

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id