News

Geger, Eksepsi Mantan Wakabareskrim Johny M Samosir Bikin Hakim Tercengang, Terdakwa Bisa Bebas

Johny M Samosir Bisa Bebas Demi Hukum, Gunawan Raka Beberkan Semua Faktanya di Depan Hakim

Geger, Eksepsi Mantan Wakabareskrim Johny M Samosir Bikin Hakim Tercengang, Terdakwa Bisa Bebas
Mendampingi Mantan Wakabareskrim Johny M Samosir, Gunawan Raka selaku Kuasa Hukum memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret 2023.

Geger, Eksepsi Mantan Wakabareskrim Johny M Samosir Bikin Hakim Tercengang, Terdakwa Bisa Bebas - Surat dakwaan Mantan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri Irjen Pol (Purn) Johny M Samosir batal demi hukum. 

Ini setelah adanya fakta otentik yang diungkap dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret 2023.

BACA JUGA:Mantan Wakabareskrim Bongkar Dugaan Praktik Mafia Tambang di Sulawesi Tenggara, Begini Modusnya

BACA JUGA:Mantan Wakabareskrim Johny M Samosir minta Permohonan Perlindungan Hukum ke Presiden Jokowi

Hal ini pun terungkap dalam eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Nomor: Reg Perkara PDM-44/M.1.10/Eoh.2/03/2023 Tanggal 01 Maret 2023 disampaikan penasehat hukum Gunawan Raka dan rekan

Dalam kesimpulan yang dibacakan, diungkapkan pula fakta-fakta otentik yang cukup mencengangkan. Hingga pada akhirnya, Johny M Samosir bisa bebas dari jeratan yang dituduhkan terhadapnya.    

"Kami meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Nota Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Johny M Samosir untuk seluruhnya," terang Gunawan dalam keterangan tertulis, Kamis 16 Maret 2023. 

Menariknya, Gunawan Raka menyebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

BACA JUGA:Artis Senior Nani Wijaya Meninggal Dunia pada Usia 78 Tahun

BACA JUGA:Meriah! Maliq & D'Essentials dan POTRET Sukses Gebrak Jakarta Concert Week 2023 di JCC

Sehingga, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 01 Maret 2023 batal demi hukum atau dinyatakan batal, atau setidak-tidaknya dinyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

"Terdakwa Johny M Samosir tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas Surat Dakwaan yang batal demi hukum," jelasnya. 

Dalam eksepsi, kuasa hukum juga meminta JPU untuk mengeluarkan terdakwa Johny M Samosir dari tahanan.

Sebab penyidik dan kejaksaan tidak mempertimbangkan batas-batas hak dan tanggung jawab seorang direksi dan pemegang saham sesuai dengan undang- undang perseroaan. 

BACA JUGA:3 Daerah Ini Bakal Diawasi CCTV Mata Raksa Polresta Tangerang

BACA JUGA:Aplikasi Penghasil Uang Saldo Dana, Dapatkan Uang Hanya Dengan Mengisi Survey!

"Jelas sekali sesuai undang- undang perseroaan tanggung jawab yang mengikat ke suatu perusahaan beserta organnya ada dalam ranah perdata bukan pidana atas siapapun  direksi PT KPP," terangnya. 

"Artinya jangan sampai setiap orang yang menjabat direksi KPP terancam pidana, bukan karena perbuatannya tetapi hanya karena posisi kedudukannya," jelasnya. 

Jelas dari fakta-fakta yang ada tidak ada unsur niat jahat dan penggelapan yang dilakukan oleh Johny M Samosir sebagai seorang mantan wakabareskrim Polri yang tentu saja mengerti hukum pidana.

"Ada apa ini dengan penegakan hukum di mabes Polri jangan-jangan ada oknum pejabat tinggi di kepolisian berkonspirasi kelas tinggi dengan PT VDNIP untuk menguasai aset tanah dan pelabuhan PT.KPP di kawasan Industri Konawe dengan memenjarakan Johny M samosir sebagai Dirut baru," terangnya.  

BACA JUGA:Jual Tembakau Gorila, Pria di Kabupaten Serang Ini Dicokok Polisi Saat Akan Antar Pesanan

BACA JUGA:Jurus Kementerian PUPR Cegah Bencana Hidrometeorologi, Salah Satunya Penggunaan Material Ramah Lingkungan

"Atas perkenan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat Kelas I A Khusus, menerima dan mengabulkan eksepsi ini sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih," terang Gunawan Raka didampingi Indri Wuryandari, Cici Hairia Dewi, Ni Putu Fanindya Pertiwi, dan Wahyu Bangun Haryadi dan kuasa hukum lainnya. 

Fakta-fakta otentik

Gunawan Raka menjelaskan, PT Konawe Putra Propertindo merupakan perusahaan pembangun dan perintis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Konawe di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2013.

Bahwa dalam perjalanannya direktur utama  PT. KPP (periode 2014 - 2018) Huang Zuo Chao WNA RRT menghilang dan mengabaikan tanggung jawab pada perusahaaan sejak maret 2018.  

Melalui RUPS pemegang saham direksi dan direktur utama Huang Zuo Chao diberhentikan dengan notulen rapat pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan belum diterima oleh pemegang saham dan bersamaan pemegang saham KPP mengangkat bapak Johny m samosir sh sebagai direktur utama menggantikan Huang Zuo Chao. 

BACA JUGA:Link Download GB WhatsApp by Sam Mods v14.35 Terbaru, Kapasitas Penyimpanan Cuma 45 MB!

BACA JUGA:Social Spy Whatsapp, Bisa Menyadap Pesan Whatsapp Hanya Dengan Menggunakan Nomor Handphone!

Pemegang saham sepakat bahwa Tindakan huang zuo chao menghilang dan membawa semua dokumen-dokumen serta surat- surat tanah PT. KPP  merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan  merugikan perusahaan.

Oleh sebab itu Johny M samosir sebagai direksi baru PT. KPP (September 2018 - sekarang) melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan penyalahgunaan jabatan terhadap Huang Zuo Chao di polda Sulawesi tenggara pada tahun juni 2019. 

Laporan tersebut berujung pada penetapan dua orang tersangka WNA yaitu Huang Zuo Chao dan Wang Bao Guang dan terbit red notice oleh interpol atas kedua tersangka tersebut. 

Penyidik Polda Sultra mengendus ada transaksi mencurigakan di rekening KPP uang dalam jumlah puluhan miliar dr suatu perusahaan bernama PT. VDNIP pada 28 Maret dan pada hari ini juga dana tersebut ditransfer keluar negeri (rek bank china) oleh Huang Zuo Chao. 

BACA JUGA:Mau Mudik Naik Kereta Api? Berikut Syarat Lengkap Perjalanan Menggunakan Kereta Api Jarak Jauh

BACA JUGA:Terus Perluas dan Perkuat Layanan, TelkoMedika Resmikan Klinik dan Apotek di Wilayah Yogyakarta

Diduga kuat rekening PT. KPP dijadikan alat pencucian uang. Dugaan tersebut dikuatkan lagi setelah ada informasi dari beberapa kepala desa di kawasan industri konawe bahwa ada oknum suatu perusahaan yg menyodorkan suatu surat jual beli bawah tangan tertanggal 28 maret 2018 atas aset-aset tanah PT. KPP sekitar awal bulan mei 2018.  

"Para kepala desa sudah mencurigai surat jual beli yang penuh keganjilan dan tidak sesuai dengan kaidah jual beli yang baik, benar dan terbuka sesuai hukum dan aturan negara Indonesia," terang Gunawan. 

Sadar sudah diperalat delapan kepala desa telah membuat suatu surat resmi untuk pembatalan atas tanda tangan pejabat desa pada jual beli tersebut. Surat-surat pembatalan kepala desa tersebut menjadi bukti pada penyelidikan Polda Sultra. 

Menurut SP2HP secara lisan maupun tulisan kepada client kami , berkas kasus tersebut siap diajukan ke kejaksaan tinggal melakukan pemeriksaan terhadap saksi bernama Zhu min dong yang merupakan pimpinan dari PT. VDNIP.  "Tetapi yang bersangkutan mangkir terus atas panggilan Polda Sultra," jelasnya.

BACA JUGA:Ratusan Lowongan Kerja Dibuka, Buruan Daftar Jangan Sampai Ketinggalan

BACA JUGA:Kasus Penyelewengan Dana Pensiun DP4, 2 Orang Digarap Kejagung

Nahas bagi PT. KPP laporan yang sudah berujung red notice dan permintaan P to P kepolisian RI kepada kepolisian China  untuk pemeriksaan tersangka huang Zuo Chao dan Wang Bao Gung di tarik ke Bareskrim pada september 2020. 

"Dan yang paling parahnya alasan penarikan tersebut atas laporan dumas di biro wasidik oleh perusahaan bernama PT. VDNIP yang mana dalam laporan kami PT VDNIP bukan terlapor. Alasan yang klien kami terima pada saat gelar perkara adalah karena PT VDNIP akan menjadi calon tersangka jadi berhak," ungkap Gunawan. 

Selanjutnya, pada akhir bulan desember 2020 Direksi PT. KPP dilaporkan pasal penggelapan oleh suatu perusahaan bernama PT VDNIP ke Dittipidum Bareskrim Polri. 

Yang mengaku telah membeli aset PT.KPP melalui Huang Zuo Zhao dengan dasar suatu surat perjanjian bawah tangan dengan judul: Perjanjian 001 seluas 325 ha dan perjanjian 002 seluas 25 h. 

BACA JUGA:Ternyata Clone WhatsApp Bisa Dilakukan Tanpa Aplikasi Tambahan! Berikut Caranya

BACA JUGA:Dapat Memicu Aksi Tawuran Saat Ramadan, Kapolresta Tangerang Ingatkan Warga Tak Main Petasan Berlebihan

Atas dasar perjanjian dan adanya bukti transfer sebesar 95 M ke rek perusahaan PT.KPP (yang pada saat tersebut dikuasai oleh mantan dirut Huang Zuo Chao). 

Pada saat penyelidikan atas kasus tersebut di atas, Johny M Samosir sudah menyampaikan bahwa pemegang saham dan organ perusahaan PT KPP pada bulan Maret 2018 tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya perjanjian bawah tangan  001 dan 002 yang menjual aset tanah-tanah KPP secara merugikan dan tidak sesuai dengan kaidah hukum jual beli yang benar kepada PT VDNIP. 

"Adapun soal adanya transfer senilai Rp 95 miliar yang dianggap sebagai bukti pembayaran tidak ada satu sen pun diterima oleh pemegang saham," jelasnya.   

Dana tersebut hanya masuk dan singgah selama dua jam pada rek bank  PT KPP dan pada hari yang sama ditransfer keluar ke suatu rekening luar negeri (rekening bank di RRT) oleh mantan dirut Huang Zuo Chao. 

BACA JUGA:Job Fair Kota Bekasi 2023 Tersedia Ribuan Lowongan Kerja dari 34 Perusahaan

BACA JUGA:Link Download Small Business Game Terbaru 2023, Uji Kemampuan Bisnis Anda Melawan Pemain Lain GRATIS!

Inti dari laporan kepada direksi baru PT KPP di atas adalah bahwasanya PT VDNIP melalui perjanjian bawah tangan 001 telah membayar sejumlah 95 M ke rekening PT KPP. 

Sebagian besar surat tanah dari luas 325 hektar sudah diterima oleh PT VDNIP dari mantan Dirut Huang Zuo Chao dan ada 64 sertifikat (seluas 32 ha) yang masih belum diserahkan oleh Huang Zuo Chao dan dengan laporan ini direksi baru yaitu Johny M Samosir dianggap menggelapkan 64 sertifikat tersebut karena menyimpan dan tidak menyerahkan kepada PT VDNIP. 

"Atas tuduhan menyimpan 64 SHM tersebut secara jelas kami sudah menyampaikan kepada penyidik," jelasnya.

Fakta hukum lainnya 

1. 64 SHM tersebut merupakan pengembalian dari Polres Konawe kepada PT KPP melalui notaris Sabril Syahbirin SH sekitar bulan desember 2019.  Secara hukum direksi yang baru yaitu Johny M Samosir menerima pengembalian SHM tersebut.

BACA JUGA:Link Download WhatsApp GB Terbaru Maret 2023 v9.62 Cuman 55 MB Gratis: Cobain Fitur-Fitur yang Menakjubkan

BACA JUGA:John Wick 4 Sebentar Lagi Tayang di Bioskop Indonesia, Catat Tanggal Penayangan Perdananya

2. Ke 64 SHM tersebut diserahkan ke polres konawe oleh mantan Dirut Huang Zuo Chao melalui kaki tangannya sekitar bulan maret 2018. 

3. Ke 64 SHM tersebut belum sepenuhnya milik PT.KPP, masih ada hak masyarakat pemilik awal karena KPP hanya membeli sebahagian dari tanah masyarakat.  Masyarakat menunggu pemecahan sertifikat tersebut

4. Ke 64 SHM sebelumnya berada di tangan Polres konawe karena adanya laporan masyarakat pada bulan februari 2018  atas dugaan penggelapan oleh PT.KPP.  

5. Hasil penyelidikan Polres Konawe tidak ada unsur penggelapan yang dilakukan oleh PT KPP, karena sertifikat masih utuh dan tidak pernah diperjual belikan oleh PT. KPP. 

BACA JUGA:Astaga, Rp 17 Miliar Duit PAD Kota Bekasi Diduga Berasal Dari Permainan Ketangkasan Mengandung Unsur Perjudian

BACA JUGA:Spoiler One Piece 1078: Puluhan Kapal Marine Serbu Pulau Egghead, Insiden Berdarah Ohara Akan Terulang?

6. Karena tidak ada unsur penggelapan Ke 64 SHM tersebut dikembalikan kepada PT. KPP melalui sekretaris Huang Zuo Chao yaitu Christina Metty dengan syarat ke 64 SHM tersebut harus segera dipecahkan agar bisa dikembalikan haknya masyarakat. Tugas pemecahan tersebut diserahkan kepada notaris sabril syahbirin sh di kabupaten konawe.

"Dari fakta- fakta diatas kami kuasa hukum sudah meminta pertimbangan arif penyidik Dittipidum Polri untuk lebih cermat bahwa perjanjian jual beli ini penuh konspirasi bukan jual beli tanah yang baik dan benar layaknya dua perusahaan besar di mata hukum," ungkap Gunawan Raka. 

Sebelumnya Johny M Samosir ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas kasus dugaan penggelapan atas berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri No BP/49/VI/2021/Dittipidum tanggal 25 Juni 2021.

Melalui kuasa hukum, Gunawan Raka, Johny  pun meminta permohonan perlindungan hukum ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berita Terkait