DKPP Sibuk Tangani Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Selama Tahapan Pemilu Diprediksi Capai 400 Kasus

"Kami berkomitmen menjaga api semangat ini, agar mewariskan pemilu yang memiliki integritas dan terpercaya pada angkatan selanjutnya," tegas Heddy.

Pria yang pernah melalui profesi selama 32 tahun di dunia jurnalis ini memperjelas, ia dan semua Anggota DKPP tak pernah menganaktirikan atau mengutamakan pengaduan yang masuk.

Semua pengaduan diolah dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku.

BACA JUGA: Indonesia Masters 2023: Anthony Ginting Ungkap Penyebab Kekalahannya dari Pebulu Tangkis China

Pengaduan yang dikatakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pada 21 Desember 2022, misalnya.

Sudah ditindaklanjuti DKPP, sebagaimana prosedur yang berlaku.

DKPP sudah menyampaikan hasil verifikasi administrasi ke pengadu, pada 5 Januari 2023. 

Dua hari sesudah pengaduan itu diverifikasi administrasi, masih dalam tenggat waktu seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (8) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BACA JUGA: Download GB WA Pro Apk v17.20 Anti Banned By AlexMods, Cara Install Cukup Mudah Cek di Sini

Ketetapan itu mengatakan, pemberitahuan hasil verifikasi administrasi seperti dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh DKPP ke pengadu dan/atau pelapor, paling lama 5 (lima) hari sesudah aduan dan/atau laporan dilaksanakan verifikasi administrasi.

"Pengaduan lainnya, kami perlakukan sama. Kami masih tetap tangani semua pengaduan, dengan usaha maksimal di tengah-keterbatasan," papar Heddy.

DKPP, tambah dia, tidak berpuas diri dan masih tetap berusaha tingkatkan pelayanan untuk para pencari keadilan.

"Kami terus lakukan langkah perbaikan, bersamaan dengan berjalannya tahapan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Melihat pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, kemungkinan besar, kasus dugaan KEPP yang kami tangani pada 2024 capai angka 400," tuturnya.