Situs Pemda Disusupi Judi Online, Begini Penjelasan Kemenkominfo
Puluhan situs pemerintah daerah (Pemda), sekolah dan perguruan tinggi disusupi judi online. Terkait semakin banyaknya situs publik yang disusupi judi online,
JAKARTA, FIN.CO.ID - Puluhan situs pemerintah daerah (Pemda), sekolah dan perguruan tinggi disusupi judi online.
Terkait semakin banyaknya situs publik yang disusupi judi online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara.
Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan pihaknya menyiapkan ruang klarifikasi bagi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) baik Pemerintah Daerah, sekolah maupun universitas yang situs website-nya disusupi situs judi online.
Baca Juga
"Kita ingin minta penjelasan mengapa ini (judi online) bisa masuk. Sistem proteksi-nya seperti apa. Jadi kita minta penjelasan kepada mereka," katanya seperti dilansir Antara, Jumat, 20 Januari 2023.
BACA JUGA:Situs Pemerintahan Terhubung dengan Situs Judi Online? Ini Rekomendasi BSSN
Menurutnya, situs pemerintah daerah dan universitas merupakan sistem elektronik dengan kategori publik.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Kemenkominfo memang diamanatkan untuk mengawasi penyelenggara sistem elektronik (PSE) tidak hanya dari sektor privat tapi juga sektor publik.
Ketika terjadi insiden yang membahayakan sistem elektronik, proses klarifikasi dibutuhkan oleh Kemenkominfo sebagai pengawas untuk menilai tingkat kelalaian PSE terkait.
Jika ditemukan kelalaian dalam tanggung jawabnya mengamankan sistem elektronik, maka nantinya PSE terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kefatalan kerentanan-nya.
BACA JUGA:Kemenkominfo Cegah Judi Online dengan Literasi Digital
BACA JUGA:Pendaftaran CPNS 2023 untuk SMA dan SMK Siap Dibuka, 6 Kementerian Sediakan Banyak Formasi
"Kita bisa sanksi itu (PSE) tergantung tingkat kelalaiannya. Ada banyak tingkat sanksi mulai teguran hingga penutupan akses sehingga sistemnya tidak bisa lagi diakses," ujar Usman.
Dalam PP 71/2019 beberapa sanksi yang bisa dikenakan terhadap PSE yang lalai memenuhi kewajiban-nya di antaranya teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, serta dikeluarkan dari daftar resmi PSE terdaftar.
Baca Juga
Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ditemukan situs-situs website baik dari Pemerintah Daerah, sekolah, maupun universitas yang mengandung muatan judi online.
BACA JUGA:Diretas Judi Online, Website BPKAD Kota Bekasi Belum Beres
BACA JUGA:Update Lagi Download WA GB v19.52.3 Edisi Januari 2023, Dilengkapi Fitur-Fitur GB MOD, GRATIS Loh
Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) bahkan mengungkapkan bahwa kasus serupa telah ditemukan sejak Desember 2022.
Dalam temuan BSSN didapati ada 291 situs website milik PSE publik yang terpapar muatan judi online dengan rincian 30 situs web milik Pemerintah, 38 situs web milik sekolah, dan 68 situs web perguruan tinggi.