News

Ini Tugas dan Kewenangan PPS Pemilu 2024, Akan Ditanya Saat Tes Wawancara

PPS adalah Panitia Pemungutan Suara yang bibentuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2022. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk

Ini Tugas dan Kewenangan PPS Pemilu 2024, Akan Ditanya Saat Tes Wawancara
PPK dan PPS Pemilu 2024.

JAKARTA, FIN.CO.ID- Apa itu PPS dan apa tugas dan kewengan PPS? Pertanyaan tersebut umumnya akan ditanyakan dalam sesi tes wawancara calon PPS Pemilu 2023 yang telah dilakukan sejak 15 Januari hingga besok 20 Januari 2023 di sejumlah daerah di Indonesia. 

PPS adalah Panitia Pemungutan Suara yang bibentuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 8 Tahun 2022. 

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan Pasal 16 PKPU No. 8 Tahun 2022, dijelaskan tentang anggota PPS sebanyak 3 orang yang berasal dari tokoh masyarakat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BACA JUGA:Berikut 20 Contoh Soal dan Jawaban Tes Wawancara PPS Pemilu 2024, Jangan Grogi!

BACA JUGA:Ini Soal yang Biasa Ditanya Saat Tes Wawancara PPS Pemilu 2024, Jangan Gugup ya!

Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:

1 orang ketua merangkap anggota

2 orang anggota.

Selanjutnya PPS akan membentuk KPPS atau kepanjangannya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang akan bertugas melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

Tugas dan Wewenang PPS dalam Pemilu 2024

Mengenai tugas dan wewenang PPS telah diatur sebagaimana dalam BAB III tentang Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Untuk tugas PPS termuat dalam Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2022, sementara wewenang PPS diatur dalam Pasal 18 Ayat (3). Berikut ini penjelasannya:

BACA JUGA:Cek di Sini! Bocoran 15 Soal Tes Wawancara PPS Pemilu 2024 Berikut Kunci Jawaban

BACA JUGA:Link Download Contoh Soal Tes CAT PPS Pemilu 2024 Pdf, Tinggal Klik!

Tugas PPS adalah sebagai berikut:

  • Mengumumkan daftar Pemilih sementara
  • Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara
  • Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara
  • Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
  • Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK
  • Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya
  • Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK
  • Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
  • Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPS adalah berikut ini:

  • Membentuk KPPS
  • Mengangkat Pantarlih
  • Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap
  • Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenang PPS sebagaimana dimaksud di atas, PPS mempunyai kewajiban:

  • Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap
  • Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK
  • Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
  • Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS
  • Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa
  • Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara
  • Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)

 

Berita Terkait