News . 12/01/2023, 17:34 WIB

Reshuffle Kabinet, Waketum PPP Arsul Sani: Rabu Pon baru 1 Februari

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Isu reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju kian mengerucut pada kemungkinan hari pelaksanaannya.

Semula muncul spekulasi bahwa Presiden Jokowi akan melaksanakan reshuffle pada hari Rabu di bulan Januari.

Namun kini muncul kembali reshuffel berpotensi dilaksanakan pada Rabu Pon yang kemungkinan jaatuh di bulan Februari 2023.

BACA JUGA:Pemilu 2024, Pemilih Prabowo Bergeser ke Anies, Pemilih Jokowi Pilih Ganjar

Sepert diketahui, isu reshuffle atau kocok ulang Kabinet Indonesia Maju telah muncul sejak sebelum pergantian tahun 2023 hingga saat ini.

Reshuffle kabinet kemungkinan akan menyasar sejumlah kursi yang diduduki menteri asal Partai Nasdem.  

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, Arsul Sani menjelaskan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering lakukan reshuffle pada Rabu Pon atau Rabu Pahing, dan Januari ini Rabu Pahing telah terlewatkan.

Dengan demikian, terdapat Rabu Pon pada 1 Februari 2023.

BACA JUGA:Jhon Lbf Kaget Pertama Kali Ketemu Kiki Ulandari Ternyata Orang Betawi Asli: MasyaAllah Cantik Benar

"Bulan Januari Rabu pahing sudah lewat, biasanya reshuffle itu kalau tidak Rabu pahing, Rabu pon. Rabu pon nanti kalau kita lihat penanggalan baru ada di tanggal 1 Februari kalau tidak salah," kata Arsul ke wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2023.

Saat dikonfirmasi apa akan reshuffle pada Rabu Pon paling dekat, Arsul minta media tidak untuk menanyakan yang bukan wewenangnya. 

Tetapi, bila dilihat dari catatan reshuffle yang sudah dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya, selalu dilaksanakan di Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Tetapi ia meminta supaya semua pihak sebaiknya menunggu.

BACA JUGA:Tuntutan Hukuman Mati Benny Tjokrosaputro dalam Kasus Asabri Tidak Disetujui Hakim

"Rabu Pon baru 1 Februari. kita tunggu sajalah, gitu," katanya.

Berkenaan alasan reshuffle, Wakil Ketua MPR RI itu menerangkan bahwa yang paling mengetahui alasannya yakni Presiden Jokowi.

Persoalan reshuffle menyangkut kinerja menteri-menteri atau karena argumen yang lain yaitu politik.

Dia menyerahkan seutuhnya pada Jokowi dan partai politik koalisi sifatnya hanya menanti saja.

BACA JUGA:Ketua KPU Hasyim Asy'ari Bantah soal Pelecehan Seksual di Hadapan DPR

"Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling mengetahui adalah presiden. Ya itu kita serahkan saja ke presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik koalisi ya kita menunggu saja," jelas Arsul.

Maka dari itu, kata Arsul, PPP pada intinya tidak mungkin mendesak atau meminta presiden untuk menindak atas perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dan meruncing antar parpol, termasuk yang terjadi di intern koalisi pemerintah.

"Itu kita serahkan ke presiden, sebab kalau kita kemudian mendesak atau menindak tidak akan. Maka apa yang akan terjadi kemudian adalah perbedaan pendapat yang meruncing dan memanas di antara parpol tersebut, termasuk yang berada di koalisi pemerintah," pungkasnya.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id