Nasional . 03/01/2023, 12:39 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid dengan keras ucap kalimat ini pasca Presiden Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja.
Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa NKRI sesuai ketentuan Konstitusi adalah negara hukum.
Maka, lanjut politikus PKS itu, sudah sewajarnya bila hukum jadi panglima tertinggi bukan sebuah kekuasaan.
Pria yang akrab disapa HNW menerangkan bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu membuat Perppu, lebih sesuai bila menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang oleh MK dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat.
BACA JUGA:Perppu UU Cipta Kerja, Pengamat Bilang DPR RI Bisa Berhentikan Presiden Jokowi
Usulan Hidayat tak lepas apabila presiden merasa tidak mampu mentaati putusan MK secara komprehensif atau melaksanakan keputusan MK sepenuh hati dengan intensif mengajak DPR untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut.
"Bukan malah mengeluarkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai oleh banyak pakar sebagai tindakan yang mengabaikan putusan MK," tegas Hidayat.
"Padahal putusan MK sesuai ketentuan UUD NKRI 1945 adalah final dan mengikat," sambungnya dalam rilis yang diterima.
HNW melanjutkan MK telah memutuskan agar Presiden dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
BACA JUGA:Simak! Perppu Cipta Kerja Bolehkan Karyawan Nikahi Teman di Kantor, Gak Usah Takut Dipecat Ama Bos
Salah satunya, tambah Hidayat, karena tidak adanya meaningful participation (partisipasi masyarakat yang bermakna).
Namun, bukannya segera melaksanakan putusan MK dengan membahas revisi UU itu bersama DPR, Presiden secara sepihak malah menerbitkan Perppu no 2/2022.
"Terbitnya Perppu itu justru membuktikan kembali bahwa 'meaningful participation' yang diputuskan oleh MK dan menjadikan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, tidak dilaksanakan," beber Hidayat.

Salinan Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.-Istimewa-
"Sekarang bukan hanya masyarakat yang tidak dilibatkan, bahkan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat pun, tidak diajak untuk membahas substansi dan praktek revisi yang diputuskan oleh MK itu," tambahnya.
BACA JUGA:Viral Video 4 Bersaudara Umbar Bagian Sensitif Durasi 3 Menit Beredar di DoodStream?
"Ini jelas bukan bentuk pelaksanaan yang baik dan benar terhadap putusan MK," tegas Wakil Ketua MPR RI itu.
Memang, lanjut HNW, pada masa sidang terdekat, DPR akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja.
"Maka akan mustahil apabila DPR diminta mengkaji dan menyetujui dengan baik dan benar terhadap Perppu yang terdiri dari 186 pasal yang 'beranak pinak' dan 1117 halaman itu dalam waktu yang sangat sempit," terang Hidayat.
Padahal, lanjut Politikus PKS itu, waktu yang disediakan MK untuk merevisi UU itu masih tersedia.
BACA JUGA:Selain Twitter, Video Viral 4 Bersaudara Pamer Payudara Tersedia di DoodStream?
"Karena MK memberikan batas waktu luang dua tahun (hingga 25 November 2023), agar revisi UU Cipta Kerja itu dibahas secara matang dan komprehensif, dengan memaksimalkan keterlibatan publik sebagaimana putusan MK itu," pungkas Hidayat.
Sebelumnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD serta Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
BACA JUGA:Bocor! Ini Tanggal Rilis Game Sigma Battle Royale? Coba Download Versi v2.0.0 di Sini
Airlangga menegaskan, penerbitan Perppu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.
"Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujar Airlangga.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id