Nasional . 03/01/2023, 14:03 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kritik Perppu Cipta Kerja dengan bilang lagi-lagi demokrasi diacuhkan.
AHY melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @AgusYudhoyono yang telah terverifikasi.
Ketum Partai Demokrat itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.
Kini AHY angkat bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
BACA JUGA:Benny Harman PD Singgung Terbitnya Perppu Cipta Kerja: Rezim Jokowi Tidak Ingin Dikoreksi
"Perppu No.2/2022 ttg Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menghendaki pelibatan masyarakat dalam proses perbaikannya," tegas AHY.
"Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masyarakat sipil juga mengeluhkan terbatasnya akses terhadap materi UU selama proses revisi," sambungnya.
Padahal menurut AHY, Mahkamah Konstitusi (MK) telah meminta perbaikan lebih dulu lewat proses legislasi.
"Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate," kata AHY.
BACA JUGA:Keras! Hidayat Nur Wahid Ucap Kalimat Ini Pasca Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
"Bukan justru mengganti UU melalui Perppu," heran Ketum Partai Demokrat tersebut, Selasa, 2 Januari 2023.
Bagi putra Susilo Bambang Yudhoyono ini alasan penerbitan Perppu tidak ada kegentingan yang memaksa sama sekali.
"Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini," ucap AHY.

Salinan Perppu No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja.-Istimewa-
"Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya," lanjutnya.
BACA JUGA:Simak! Perppu Cipta Kerja Bolehkan Karyawan Nikahi Teman di Kantor, Gak Usah Takut Dipecat Ama Bos
Artinya, terang AHY, keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.
"Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat," singgung AHY.
"Bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah dengan masalah," sambungnya.
Tak hanya itu AHY sampai membeberkan sejumlah temuan dimana kaum buruh bersuara paling keras terhadap Perppu Cipta Kerja ini.
"Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya," jeas AHY.
"Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama," pungkas Ketum Partai Demokrat itu.
Sebelumnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD serta Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
BACA JUGA:Selain Twitter, Video Viral 4 Bersaudara Pamer Payudara Tersedia di DoodStream?
"Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2022.
Airlangga menegaskan, penerbitan Perppu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi kondisi global, baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).-Twitter/@AgusYudhoyono-
"Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujar Airlangga.
Di sisi geopolitik, imbuh Airlangga, dunia dihadapkan pada perang Ukraina-Rusia dan konflik lainnya yang juga belum selesai.
BACA JUGA:2 Link Download Game Sigma Battle Royale v2.0.0 Terbaru! Klik di Sini Gampang Sekali
"Dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim," jelas Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja sangat memengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menjaring investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, keberadaan Perpu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, termasuk bagi pelaku usaha.
"Tahun depan karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3 persen dan ini mengandalkan kepada investasi," beber Airlangga.
"Jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan Rp1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan," sambungnya.
"Sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi," jelas Airlangga.
Penerbitan Perppu ini, lanjut Menko Perekonomian, sejalan dengan peraturan perundangan-undangan serta berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009.
BACA JUGA:Twitter Video Viral 4 Bersaudara Singkap Baju Pamer Payudara, Link Video Diburu Netizen
Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berbicara dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan penerbitan Perpu ini.
"Tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi, sudah berbicara dengan Ketua DPR dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja," pungkasnya.
Perppu No.2/2022 ttg Cipta Kerja ini tdk sesuai dg Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yg menghendaki pelibatan masy dlm proses perbaikannya. Selain terbatasnya pelibatan publik, sejumlah elemen masy sipil jg mengeluhkan terbatasnya akses thdp materi UU selama proses revisi.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) January 2, 2023
Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dg materi UU sebelumnya.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) January 2, 2023
Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) January 2, 2023
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id