Jakarta . 30/12/2022, 19:51 WIB

Pekerja PJLP DKI Tolak Pensiun, Penjara DKI: Kasih Kesempatan Anak Muda yang Nganggur

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Sejumlah pekerja (PJLP) Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Jakarta Barat menolak aturan pembatasan usia kerja, yakni 56 tahun.

Mereka mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Jumat 30 Desember 2022.

Seperti diketahui, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menerbitkan aturan usia maksimal pekerja PJLP. 

BACA JUGA:PUBG Battlegrounds Free Download di Epic Games Store, Unduh dan Instal di SINI

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah menegaskan, tidak semua warga Jakarta bisa setuju dengan aturan yang diterbitkan Pemprov DKI.

Namun, sambung Agus, perlu diingat bahwa aturan itu bukan untuk merugikan warga Jakarta.

"Namanya kerja di instansi pemerintah kan pastinya ada pembatasan usia. Tidak bisa selamanya bekerja di situ. PNS saja ada masa pensiunnya," ujar Agus, Jumat, 30 Desember 2022.

Menurut dia, Pemprov DKI mempekerjakan warga dengan status PJLP (Penyedia Jasa Layanan Perorangan) bertujuan untuk membuka lapangan kerja.

BACA JUGA:Cek di Sini Cara Uji Coba Registrasi Akun SNPMB 2023, Penting Bagi Siswa

"Itu (PJLP) lapangan kerja untuk masyarakat umum, maka perlu dilengkapi aturan. Jadi wajar bila ada pembatasan usia. Kasih kesempatan anak muda yang nganggur. Regenerasi harus ada," tutur Agus.

Lagi pula, kata dia, gaji atau honor yang dibayarkan untuk pekerja PJLP itu adalah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah lewat APBD.

"Uang rakyat di APBD harus dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya perlu ada aturan. Jadi, para pekerja PJLP yang memasuki usia pensiun juga harus menyadari hal itu," tandas dia.

Meski demikian, tambah Agus, Pemprov DKI juga harus bisa memainkan peran dengan baik dalam menjalan kebijakan atau aturan pembatasan usia pekerja PJLP.

BACA JUGA:Presiden As Berduka Atas Meninggalnya Pele

"Istilahnya, jangan juga pekerja PJLP yang usia 56 tahun dibuat kaget atau pensiun mendadak. Harus ada sosialisasi terlebih dahulu, jadi pekerja PJLP siap secara mental," tutur Agus.

Ia meminta Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk bersikap bijaksana dalam persoalan tersebut. 

"Pak Heru (Pj Gubernur DKI) sebaiknya tidak kaku. Indonesia kan harus antisipasi resesi global, bisa saja memberikan kesempatan PJLP usia pensiun untuk diberdayakan lagi selama satu semester. Kalau tak ada alokasi anggarannya, coba dikonsultasikan dengan Kemendagri untuk gunakan anggaran biaya tak terduga (BTT). Mungkin ini bisa jadi win-win solution," papar Agus.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Heru Budi menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan PJLP kini mengatur batas usia maksimal PJLP adalah 56 tahun. 

BACA JUGA:Ramp Check Jelang Malam Tahun Baru, 8 Bus Tak Laik Jalan Ditemukan di Terminal Cikarang

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Sigit Wijatmoko menyebut pemprov telah melakukan penghitungan jumlah PJLP yang berusia atau lebih dari 56 tahun. 

Dari 85.310 PJLP, jumlah yang terancam terkena PHK tak sampai 1.000 orang. 

"Kami sudah hitung kok dari postur profile melalui PJLP, itu kecil kok angkanya enggak sampai seribu, kecil," ujar Sigit.

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id