Kemendagri Minta Jakarta Tambah Biaya Tak Terduga Dalam APBD, Banggar DPRD DKI Kerja Cepat

JAKARTA, FIN.CO.ID - Kemendagri mengevaluasi draf APBD DKI Jakarta 2023.

Alhasil, DKI Jakarta diminta Kemneedagri untuk menambah alokasi Biaya Tak Terduga (BTT).

Menyikapi hal itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung kerja cepat.

BACA JUGA: Pengumuman Kuota Sekolah SNBP 2023 Telah Dirilis, Begini Cara Ceknya

Mereka menyepakati penambahan alokasi BTT dalam APBD 2023.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan, anggaran BTT DKI tahun 2023 Rp 648,5 miliar dinilai Kemendagri masih sangat kecil.

Jumlah alokasi BTT itu tidak sesuai dengan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 74,3 triliun.

“Setelah mendengar penjelasan dari pihak eksekutif terkait hasil evaluasi Kemendagri, selanjutnya DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan surat persetujuan kepada Penjabat Gubernur untuk keabsahannya,” ujar Prasetio dalam rapat pimpinan gabungan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 28 Desember 202.

BACA JUGA: Samsung Perbarui Fitur Keamanan Melalui Sistem Operasi Terbaru One UI 5

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata menyampaikan, penambahan anggaran untuk BTT salah satunya akan diambil dari program-program yang tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Termasuk Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 220,8 miliar. 

“Setelah kita sisir dan lihat kembali memang ada kegiatan baru di belanja modal yang tidak ada dalam RKPD dan KUA-PPAS. Itu akan kita alihkan ke belanja tidak terduga,” terang dia.

Dari sejumlah pergeseran kegiatan anggaran, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan total penambahan sebesar Rp285,6 miliar. 

BACA JUGA: Pemprov DKI Atur Strategi Antisipasi Hujan saat Festival Malam Tahun Baru

Namun terpotong Rp 65,5 miliar untuk program menunjang pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai amanat undang-undang yang terdiri dari pemenuhan alokasi anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk bantuan operasional sekolah (BOS).