JAKARTA, FIN.CO.ID- Presiden Jokowi kembali mewacanakan reshuffle kabinet dalam waktu dekat jelang pergantian tahun 2023.
Kabar reshuffle ini dihubungkan dengan dua Menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan atau PDIP.
Merespon itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap Presiden Jokowi bijak dalam mengambil keputusan reshuffle. Apalagi di akhir masa jabatannya.
BACA JUGA: Pengamat Nilai Jokowi Ngegas Reshuffle Kabinet Karena NasDem Deklarasi Anies Baswedan
"Presiden perlu bijak. Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Senin 26 Desember 2022.
Menurut Mardani, reshuffle hanya akan menimbulkan kebisingan. Kata dia, Jokowi seharusnya mengarahkan Menterinya daripada melakukan perombakan.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para Menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," kata Mardani.
BACA JUGA: Tegas! Jokowi Bilang Rencana Reshuffle Selalu Ada, 'Menteri Antitesa' dari Nasdem Bakal Diganti?
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar Jokowi reshuffle Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang merupakan kader NasDem.
"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih belum lama ini.
BACA JUGA: Jokowi Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera Ragukan Adanya Perubahan di Sektor Ini..
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
"Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya," kata Djarot.
"Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki bulog, data yang dimiliki Bappenas (Badan Pangan Nasional), buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," sambungnya.
