JAKARTA, FIN.CO.ID -Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar dan Indonesia Melangkah terus direalisasikan, salah satunya di Provinsi Bali.
Atas arahan Menteri Sosial Tri Rismaharini, program ini menjadi wujud konkret pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Sebanyak 256 penyandang disabilitas di Provinsi Bali telah menerima alat bantu aksesibilitas. Bantuan senilai total Rp. 742.490.000 ini telah diserahkan secara simbolis oleh Kepala Sentra Mahatmiya Bali, Sumarno R. Wibowo.
BACA JUGA: Kemensos Beri Dukungan Produksi Garam Kusamba Melalaui Program PENA
Penyerahan ini juga melibatkan anggota Komisi VIII DPR RI, IGN Kesuma Kelakan pada Sabtu, (17/12) di Sentra Mahatmiya Bali sebagai UPT Kemensos.
"Ya, penyerahan bantuan ini dalam rangkaian acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) juga . Ini merupakan bagian dari program Kementerian Sosial untuk merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas," kata Sumarno.
Bantuan Program Indonesia Mendengar terdiri dari 34 alat bantu dengar. Sedangkan Program Indonesia Melangkah terdiri dari 46 kursi roda, 10 kursi roda adaptif, 7 walker, 5 tongkat ketiak, 3 motor roda tiga, 27 protese (kaki dan tangan palsu).
BACA JUGA: Kemensos Penuhi Kebutuhan Air Warga Desa Kasaman
Kemudian Program Indonesia Melihat terdiri dari 17 penerima manfaat untuk operasi katarak gratis dan 107 tongkat adaptif.
Bantuan ini diserahkan sebagai bagian dari rangkaian HKSN yang puncaknya akan digelar pada 20 Desember 2022 di Kabupaten Klungkung, Bali.
Sumarno menambahkan bahwa penyerahan bantuan ini juga dilakukan _door to door_ bagi penerima manfaat yang kesulitan hadir ke Sentra Mahatmiya Bali.
"Penyerahan simbolis diberikan pada mereka yang dekat dan bisa hadir. Kalau yang tidak maka akan dikirimkan ke rumahnya. Seperti kami akan ke Jembrana ada 11 orang penerima manfaat. Akan kami kirimkan ke sana," katanya.
BACA JUGA: Kemensos Gelar Pelatihan Di Tiga Kawasan Papua, Warga Antusias Ikuti Pelatihan Membatik dan Menjahit
Sejalan dengan itu, IGN Kesuma Kelakan memastikan bahwa perhatian bagi kelompok rentan menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan DPR RI.
"Memang ini jadi komitmen bersama. Ini prioritas dalam penanggulangan masalah-masalah kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas. Baik Kemensos dan DPR saling memberi informasi terhadap temuan di lapangan. Kita penuhi hak-hak penyandang disabilitas," katanya.
