Pemilu 2024, Bakal Calon Jangan 'Black Campaign'

JAKARTA, FIN.CO.ID - Penggunaan kampanye hitam (black campaign) oleh bakal calon gubernur/wali kota/bupati bisa berdampak konflik sosial.

Karena itu, black campaign harus dihindari.

Sebaiknya, para bakal calon fokus pada adu program di Pemilu 2024.

BACA JUGA: BPBD DKI Ingatkan Warga Soal Ini saat Terjadi Banjir, Satu Nyawa Melayang di Jakarta Selatan

Pengamat politik dari Universitas Halu Oleo (UHO) M Najib Husain menyatakan, kampanye hitam umumnya digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak etis.

Tindakan tersebut menarabas norma, serta aturan hukum yang ada. 

Umumnya, kata dia, black campaign cenderung menggunakan politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Meskipun kampanye hitam cenderung memiliki ragam model.

BACA JUGA: Ukraina dan Amerika Serikat Bicara Lewat Telepon, Bahas Situasi Garis Depan Perang dengan Rusia

“Ke depan, kami mendorong agar kampanye Pilkada tak lagi menggunakan isu politik identitas, apalagi black campaign. Sebab, hal tersebut dapat memicu kon­flik antarmasyarakat dan mem­buat situasi sosial memanas,” ujar Najib.

Menurut dia, black campaign punya daya rusak yang sangat tinggi bagi masyarakat.

Sehingga model kampanye tersebut harus dihindari.

Terlebih, pemulihan yang ditimbulkan dari kerusakan itu, butuh waktu la­ma dan menelan biaya besar.

BACA JUGA: Nyeri Bahu Tak Kunjung Usai, Simak Penjelasan Dokter

“Ke depan, kami mendorong, kampanye Pilkada dilakukan dengan adu program dan gagasan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pilkada 2024, bisa berjalan kon­dusif dan aman,” tegas dia.