Ia beranggapan bahwa pengangkatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI merupakan bagian dari dendam Jokowi terhadap Anies Baswedan.
Dengan kata lain, pengangkatan Heru Budi Hartono sebagai cara Presiden Jokowi membabat hasil kerja yang dilakukan oleh Anies Baswedan.
Bahkan, kini Heru Budi Hartono harus menghadapi kritik keras dari para wakil rakyat yang ada di DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA: Besaran UMP Kalimantan Timur dan UMK IKN Nusantara 2023 Bakal Naik 4.45 Persen
Seperti halnya Politisi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli yang mempersoalkan kebijakan pergeseran anggaran.
Dalam pergeseran anggaran itu, tegas Taufik Zoelkifli, ada upaya sistematis untuk menggeser beberapa program prioritas selama kepemimpinan Anies Baswedan.
Beberapa Program prioritas dimaksud yakni tentang program jalur sepeda, sumur resapan, dan integrasi angkutan umum dengan tarif Rp 0 seperti dalam Jaklingko.
Pada sistem integrasi angkutan umum dikelola oleh PT Transjakarta menggandeng pengelola angkutan umum di ibu kota.
BACA JUGA: Kontingen Kabupaten Bekasi Masih Pimpin Puncak Klasemen Peparda VI Jawa Barat 2022
Pemerintah DKI lalu membayar melalui subsidi yang diberikan kepada PT Transjakarta.
Namun di tahun 2023, subsidi untuk PT TJ dikurangi.
Begitu juga dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) No 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta yang salah satunya mengatur usia petugas PJLP 56 tahun.
Hal itu menuai kritik tajam dari Politisi Demokrat Mujiyono dan Politisi Nasdem Jupiter.
BACA JUGA: Download Game Sigma Battle Royale Versi Mod Apk Bukan Dari Pegembang Asli, Amankah?
Menanggapi berbagai kritik yang terlontar sejumlah kalangan terhadap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Direktur Eksekutif Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengatakan, kritik terkait penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda dapat terjawab dengan mudah.
