Namun dalam praktiknya, pembangunan kawasan strategis dihadapkan oleh beberapa tantangan. Untuk itu, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah strategis.
Langkah yang dimaksud diantaranya seperti penerbitan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sebagai upaya reformasi regulasi yang dapat memberikan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas.
Ada juga perluasan bidang usaha penanaman modal dalam UU Cipta Kerja yang akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.
BACA JUGA: Menko Airlangga Ajak Menteri APEC Berkolaborasi Dukung Transisi Hijau dan Transfer Teknologi
Lainnya adalah peningkatan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Lebih lanjut, Pemerintah juga membuat terobosan penataan ruang dan pertanahan dalam UU Cipta Kerja serta peraturan turunannya.
Pemerintah juga melakuka pembangunan infrastruktur fisik di luar kawasan atau di sekitar kawasan diintegrasikan dengan kebijakan kegiatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk mendukung Kawasan Ekonomi yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Pengembangan Kawasan Ekonomi merupakan penggerak utama perekonomian dan suatu terobosan model pengembangan wilayah dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif".
BACA JUGA: Menko Airlangga Sarankan Amazon Web Services Bangun Pusat Pendidikan di Indonesia
"Pengembangan kawasan ini juga mampu mendorong hilirisasi, yang menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia. Pengembangan ini sangat dibutuhkan dalam memperkuat struktur industri yang menjadi faktor penting dalam persaingan global,” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa kehadiran buku “Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan” ini diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan dalam menata, mengelola, dan mengembangkan masing-masing daerah dengan berbasis daya saing. (dlt/fsr)
