Komisi VII DPR Dukung KPK Usut Tuntas Dugaan Suap Tambang Ilegal yang Libatkan Elit Polri

JAKARTA, FIN.CO.ID-  Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik penambangan liar (ilegal mining).

Mulyanto berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini. 

KPK harus berani menindak siapapun yang menjadi beking penambangan liar selama ini. Termasuk pelaku dari pihak oknum aparat keamanan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK tersebut. Ini langkah pro-aktif yang layak diacungkan jempol,” kata Mulyanto lewat keteranfan tertulis, Rabu 16 November 2022.

Mulyanto menambahkan memang sudah semestinya KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap dan korupsi di sektor minerba. 

Sebab umumnya pelaku kejahatan di sektor minerba ini melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja cukup besar.

BACA JUGA: Buntut Nyanyian Ismail Bolong, KPK Endus Setoran Tambang Ilegal di Kaltim

BACA JUGA:Isu Perang Bintang Buntut Nyanyian Ismail Bolong Ungkap Peran Ferdy Sambo, Jokowi Harus Bertindak

Sehingga upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu dilakukan dengan cara-cara extraordinary. Mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat.

“Kita berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar SDA yang berlimpah di tanah air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat,” ujar Mulyanto.

Menurut Mulyanto, kalau sumber daya alam yang berlimpah dapat dikelola dengan baik, paling tidak batubara dan kelapa sawit saja, mungkin ekonomi rakyat bisa lebih baik. 

“Ini dua komoditas nasional dengan nilai ekspor tertinggi,” tutup Mulyanto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan lembaganya bakal mencari informasi soal dugaan korupsi dalam penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Sebagai lembaga khusus antikorup, KPK wajib sensitif terhadap adanya isu-isu korupsi. Tidak bekerja seperti penjaga gawang, nunggu bola datang," ucapnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin 14 November 2022.

Ia mengatakan KPK tidak serta hanya menunggu laporan dari masyarakat.