Adalah Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule yang melaporkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ke Propam Polri pada Senin, 7 November 2022.
BACA JUGA:Cara Mudah Cek Penerima BLT UMKM Rp600 Ribu, Hanya Pakai NIK KTP
Dikatakan Iwan Sumule, pelaporan terhadap Komjen Agus Andrianto terkait nyanyian Ismail Bolong yang menyebut Kabareskrim Polri itu menerima gratifikasi atau suap tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.
"Kami memohon kepada Kadiv Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. sehubungan dengan adanya Video pengakuan dari pelaku aktivitas penambangan batu bara ilegal yang bernama Ismail Bolong," katanya di Mabes Polri, Jakarta.
Diakuinya, pihaknya telah menemukan sejumlah bukti dari investigasi yang dilakukan pada Februari 2022.
Hasil investigasi ditemukan cukup bukti Komjen Agus menerima suap yang disebut sebagai 'uang koordinasi'.
"Kami menemukan sebuah dokumen terkait aktivitas penambangan ilegal di Kalimantan Timur saat melakukan investigasi," katanya.
Diungkapkannya, dari dokumen yang ditemukan tersebut, kemudian disimpulkan sudah cukup terjadi penerimaan uang koordinasi kepada Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto.
"Gratifikasi yang diterima Komjen Agus Andrianto cukup rutin, diberikan setiap bulannya," ungkapnya.
Diakuinya, pihaknya juga menemukan bukti ada penerimaan suap sebanyak tiga kali dari mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong ke Komjen Agus Andrianto.
BACA JUGA:UMKM Serap Ratusan Juta Tenaga Kerja, BRI Ambil Peran Melalui Pemberdayaa
"(Suap dari Ismail Bolong) diserahkan langsung (ke Komjen Agus)," katanya.
Ditegaskannya, jika Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto terbukti terima suap hasil tambang ilegal maka harus diberi sanksi.
Ditegaskannya, sanksi jangan hanya pelanggaran etik Polri, tapi juga tindak pidana korupsi.
