Said mengungkapkan, hal ini perlu diluruskan sebab telah diopinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah.
Opini ini, bagi Said, untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA.
(BACA JUGA:Alhamdulillah Tarif Transjakarta, LRT dan MRT Gak Jadi Naik, DPRD DKI: Kasihan Rakyat Lagi Susah)
“Mengingat, melalui data yang akurat kita juga bisa merumuskan kebijakan strategis lainnya seperti peralihan energi agar pilihan kebijakan teknisnya juga tepat," jelas Said.
"Upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik," tambahnya.
"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik,” tutup Said.
Tetapi tetap saja masih ada Wakil Rakyat dari Partai Politik PKS (@PKSejahtera) mereka berpihak pd Rakyat, dan perjuangkan ideologi kerakyatan, antara lain dengan tolak RUU Omnibuslaw Cipta kerja, tolak kenaikan harga BBM dan tolak penghapusan listrik 450VA. https://t.co/ksHW0P7tDN
— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) September 20, 2022
