KPK: Biaya Tinggi Proses Politik Pemicu Utama Korupsi Kader Parpol dan Kepala Daerah

"Maka mari kita bangun sistem politik ke depan yang lebih berintegritas. Itu semua awalnya dari kebijakan pembentukan Undang-Undang Parpol baik tentang penggunaan anggaran, bantuannya bahkan sampai tentang sistem politiknya seperti apa. Apakah terbuka, proporsional, atau apapun. Itu semua kan sistem politik pasti ada konsekuensi-konsekuensinya," ujat Ghufron.

(BACA JUGA:Insentif Dihapus, Ratusan Kurir Shopee Kabupaten Bekasi Geruduk di Kantor Pusat )

"Ini yang sama-sama kita creat agar sistem politik ke depan bukan hanya kemudian melahirkan pemenang-pemenang tetapi proses politik jangan sampai kemudian viktimisasi pada kader parpol. Sudah harus berbiaya tinggi kemudian setelah menang, 'kucing-kucingan' dengan KPK. Ini kan semua proses yang sebenarnya bisa ditentukan partai politik sendiri," kata dia menambahkan.