Tanggal 10 September 2022 me-posting "To support people who are struggling by holding demonstration in indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database soo".
“"tu yang di-publish oleh tersangka, adapun motifnya membantu Bjorka agar terkenal dan dapat uang," ucap Ade.
(BACA JUGA: Hacker Bjorka Muncul Lagi, Ungkap soal Salah Tangkap sambil Tertawa)
Dalam penegakan hukum tersebut, lanjut Ade, timsus menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah SIMCard seluler, dua unit ponsel milik tersangka dan satu KTP atas nama tersangka.
Ade menambahkan, Polri mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan dari Bjorka dalam menyebarkan data pribadi ke publik melalui media apa pun.
"Masyarakat diminta tetap waspada menjaga data pribadi miliknya tidak dibenarkan untuk mendukung, memfasilitasi penyebaran data pribadi secara ilegal sesuai peraturan undang-undang," tutur Ade.
Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan penangkapan pemuda Muhammad Agung Hidayatulloh asal Madiun, Jawa Timur yang diduga terlibat dengan Bjorka.
Keterlibatan pria 21 tahun dalam peretasan yang dilakukan akun dengan nama Bjorka masih didalami kepolisian.
(BACA JUGA: Bjorka Bongkar Niat Jokowi Pecat Johnny G Plate dari Menkominfo, Benarkah?)
Tim Khusus perlindungan kebocoran data pemerintah masih mendalami peran Muhammad Agung Hidayatullah yang ditangkap terkait dugaan keterlibatan dalam peretasan "Bjorka".
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan, apakah Muhammad Agung Hidayatullah adalah Bjorka atau bukan masih belum bisa dipastikan.
"Yang di Madiun sedang didalami terkait masalah yang bersangkutan (peretasan)," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Dedi membenarkan adanya tindakan hukum di Madiun, Jawa Timur, namun belum disimpulkan pemuda yang diamankan tersebut adalah "Bjorka".
(BACA JUGA: Tanggapi Penangkapan Pemuda Madiun, Hacker Bjorka Sebut Pemerintah Indonesia Idiot)
Dia menjelaskan Tim Khusus yang melibatkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah bekerja terkait pencegahan kebocoran data Pemerintah.
