Dituduh Terima Suap Atas Kasus Brigadir J, Komnas HAM: Silahkan Buktikan
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kini mendapat kritikan tidak menyenangkan terhadap kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kini mendapat kritikan tidak menyenangkan terhadap kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Komnas HAM dituding menerima suap atau uang diduga memihak kepada tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Putri Candrawathi.
Tuduhan ini muncul lantaran Komnas HAM menyebut jika Brigadir J telah melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi.
Baca Juga
Mengenai hal ini ketua komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan kepada pihak yang menudingnya keberpihakanya kepada Putri Candrawathi untuk membuktikanya.
(BACA JUGA:Disaat Putri Candrawathi Diduga Alami Pelecehan Seksual di Magelang, Dimana Keberadaan Bripka RR?)
"Siapa bilang? kan sudah, engak usah dibahas lagi lah. Termasuk mereka bilang saya terima uang, silahkan tuduh apapun, silakan buktikan, tapi saya enggak akan mau bantah-bantah itu, untuk apa sudah selesai," ungkap Taufan pada Senin, 12 September 2022.
Komnas menyebut jika kasus Brigadir J sudah dirampung dan laporanya sudah diberikan kepada Polri.
"Detailnya ada di situ, laporan kepada Presiden. Tadi sudah kami sampaikan poin-poinya, nanti kami serahkan kepada DPR," tuturnya.
(BACA JUGA:Pengacara Brigadir J Bongkar Fakta Kejanggalan Dugaan Pelecehan Seksual Putri Candrawathi)
Komnas HAM sendiri memiliki lima poin rekomendasi untuk pemerintah terkait kasus Brigadir J.
1. Komnas HAM meminta untuk melakukan pengawasa atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian Repulik Indonesia untuk memastikan tidak teradinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
"Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kepimpinan kami," ungkapnya.
2. Komnas HAM meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala tekait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainya yang dilakukan oleh anggota Polri.
(BACA JUGA:Parodi Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi saat Tampil Mesra di Rekonstruksi Beredar di Medsos, Mirip Gak Sih?)
Baca Juga
"Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala," tuturnya.
3. Melakukan pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.
4. Komnas HAM mmeinta untuk mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.
5. Komnas HAM meminta untuk memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS), termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaanya.
(BACA JUGA:Pengakuan Bripka Ricky: Lihat Kuat Ma'ruf Halangi Brigadir J dengan Pisau di Pintu Kamar Putri Candrawathi)
"Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputuskan pada tahun ini. Masih dibutukan kelengkapan-kelengkapan infrastrukturnya," kata Taufan, berharap pemerintah memastikan peraturan pelaksanaan UU TPKS," tutupnya.
Baca Juga
Kasus Ferdy Sambo
Sebagaimana dikabarkan, Diketahui Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J.
Selain itu Ferdy Sambo ada empat tersangka lainya yakni Putri Candrawathi, Brigadir RR, Bharada E, dan Kuat Ma'ruf.
Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Bripka RR terancama pasal 340 subside pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
(BACA JUGA:Komnas Perempuan Sebut Brigadir J Ancam Bunuh Putri Candrawathi Hingga Ferdy Sambo Usai Lakukan Pelecehan)
Sementara itu Bharada E dan Kuat Ma'ruf disangkakakn pasal 338 jncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP.
Para tersangka pun telah menjalani rekonstruksi pada beberapa hari lalu. untuk memperagakan proses terjadinya pembunuhan atas Brigadir J.
Baru-baru ini para tersangka tengah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri menggunakan Lie Detector atau tes kebohongan.
Tersangka pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo telah menjalani tes kebohongan atau polygraph di Puslabfor Sentul, Jawa Barat pada Kamis 8 September 2022.
(BACA JUGA:Komnas Perempuan Sebut Brigadir J Ancam Bunuh Putri Candrawathi Hingga Ferdy Sambo Usai Lakukan Pelecehan)
Pemeriksaan tes kebohongan Ferdy Sambo berlangsung sampai pukul 19.00 WIB.
Demikian juga tes kebohongan telah dilakukan oleh tersangka lainnya, yakni Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan Bripka Ricky Rizal Wibowo, serta Kuat Ma'ruf.
Hasil tes kebohongan dari ketiga tersangka ini telah diumumkan ke publik. Ketiganya menunjukkan no deception indicated alias jujur.
Tes kebohongan atau lie detector ini untuk menguji tingkat kejujuran tersangka dalam memberikan keterangan guna melengkapi berkas perkara dan sebagai bukti petunjuk.
(BACA JUGA:Cek Gula Darah Gratis Sebarkan AIDS, Cek Faktanya)
Pemeriksaan tes kebohongan menggunakan alat polygraph milik Puslabfor Polri, produksi Amerika tahun 2019 memiliki tingkat akurasi 93 persen
Namun, hasil tes dari Irjen Ferdy Sambo tidak diumumkan. Mabes Polri beralasan bahwa itu kewenangan dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan tim penyidik.
"Hasil uji lie detector/polygraph pro justitia (penegakan hukum) untuk penyidik," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat 9 September 2022.
(BACA JUGA:Kemenhub Upayakan Harga Tiket Bisa Turun)
Dedi menegaskan bahwa hasil tes menjadi kewenangan Laboratorium Forensik dan penyidik.
"Informasi dari Laboratorium Forensik pemeriksaan (Ferdy Sambo) sampai pukul 19.00 WIB. Hasilnya apakah sudah selesai? itu domainnya Laboratorium Forensik dan penyidik," ujar Dedi.
Sama halnya dengan hasil tes kebohongan Putri Candrawathi dan saksi Susi yang pemeriksaannya pada hari Selasa 6 September 2022 juga tidak diungkapkan kepada publik karena hal itu menjadi kewenangan penyidik.