Nasional

Risma Yakin Bansos Tepat Sasaran, Ini Alasannya

Menteri Sosial Tri Rismaharini yakin bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah tepat sasaran.

Risma Yakin Bansos Tepat Sasaran, Ini Alasannya
Kemensos telah membangun sistem berbasis digital cekbansos.kemensos.go.id. Aplikasi cekbansos bisa diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP

JAKARTA, FIN.CO.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini yakin bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah tepat sasaran.

Bansos yang digulirkan Pemerintah dipastikan akan diterima oleh orang yang berhak menerima.

Keyakinan Risma didasari atas beberapa kriteria. Salah satu yang paling penting adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat. 

 (BACA JUGA:Mensos: Agar Tepat Sasaran, Data Penerima Bansos Harus Diperbaiki Tiap Bulan)

(BACA JUGA:Ma’ruf Amin Salurkan Bansos: Semoga Bisa Dimanfaatkan dengan Baik)

Dijelaskan Risma, pihaknya terus melakukan pemutakhiran DTKS. Pemutakhiran DTKS dilakukan setiap bulan.

Di sisi lain pihaknya juga telah menyiapkan aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan.

“DTKS semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena dihalangi oleh RT,  bisa masuk di cekbansos,” ujar Risma, Selasa, 6 September 2022.

(BACA JUGA:Pemerintah akan Salurkan 3 Jenis Bansos, Ini Rinciannya)

(BACA JUGA:Hadapi Lonjakan Harga Pangan, Pemerintah Siap Kucurkan Bansos)

Mensos menyarankan masyarakat untuk segera membuka aplikasi itu lalu masuk ke usul sanggah di cekbansos. Masyarakat juga bisa mengecek melalui Command Centre – 021171 agar dapat ditindaklanjuti.

Jika calon penerima manfaat dinyatakan berhak menerima bansos, Kemensos akan memproses pendamping dan setiap bulan pihaknya rutin rapat bersama aparat penegak hukum (APH) seperti Kejagung, KPK, BPKP, Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan.

Apabila datanya betul, Kemensos akan cek rumah calon penerima manfaat dan akan mengusulkan datanya ke pemerintah daerah.

(BACA JUGA:Sapa Masyarakat di Pasar Cicaheum, Presiden Berharap Bansos Digunakan untuk Keperluan Produktif)

(BACA JUGA:Sebut Harga Telur Naik Akibat Dana Bansos Cair, Mendag Zulhas: Tapi Bukan Kesalahan Mensos)

“Kami selalu memutakhirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan. Jadi, saya membuat keputusan menteri terkait pembaharuan data ini setiap bulan setelah menerima usulan dari daerah,” ujar Mensos Risma.

Ia menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (top up), atau yang disebut bantalan, seiring adanya kenaikan kenaikan harga kebutuhan dasar.

(BACA JUGA:Harga Telur Ayam di Tangerang Naik Lagi Tembus Rp31 Ribu Per Kilogram, Penyebabnya Bansos )

Bantuan tersebut disebut bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), sebagai dana tambahan yang digulirkan Kemensos di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.

Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan/KPM selama 4 bulan, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

(BACA JUGA:Sudah 11 Hari Polri Belum Terima Memori Banding Ferdy Sambo)

Sampai hari ini yang sudah ditransfer ke PT Pos Indonesia sebesar Rp1.793.135.400.000 (Rp1,79 triliun) dan PT Pos Indonesia hingga kini pembayaran BLT BBM di 445 kabupaten/kota.

Rencananya besok (hari ini, Rabu, 7 September 2022) melakukan pembayaran BLT BBM di 514 kabupaten/kota. Kemensos juga terus berkoordinasi dengan PT Pos untuk penyaluran ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan perjalanan darat.

(BACA JUGA:Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Formula E)

Mensos Risma mengakui bahwa bantuan yang diberikan pemerintah sudah cukup besar. Artinya, diharapkan memang bisa mengakomodir kenaikan kenaikan harga yang selama ini terjadi di masyarakat.

Namun, seandainya ada penerima manfaat yang berhak, namun dia tidak punya KTP atau kartu lainnya untuk akses itu, Kemensos akan bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk membuat mereka supaya mempunyai data kependudukan sehingga mereka bisa mengakses bantuan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Desakan DPR

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) agar akurat dan tepat sasaran. 

Hal itu, kata Ace, agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) agar mereka yang berpenghasilan rendah tidak terdampak terlalu dalam atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

“Kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak tersebut,” kata Ace, Selasa (6/9/2022).

(BACA JUGA:Tarif Penyeberangan Belum Disetujui Pemerintah, Operator Lintasan Palembang Muntok Tuntut BLT)

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, BLT BBM yang dilakukan dengan cash transfer dipastikan penggunaannya untuk belanja kebutuhan dasar masyarakat. 

Oleh karena itu, Ace meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat.

Untuk memastikan validasi data penerima BLT BBM, maka Kemensos perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait lain guna menuntaskan persoalan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data bantuan sosial tersebut. 

(BACA JUGA:BLT BBM Bisa Membuat Rakyat Candu)

“DTKS ini dikelola Kementerian Sosial dan digunakan bukan hanya untuk Kementerian Sosial saja, namun juga digunakan kementerian lain, seperti Kementerian Kesehatan untuk BPJS, Kementerian ESDM untuk subsidi listrik, dan lain-lain,” tutur Ace.

Legislator dapil Jawa Barat II itu mengatakan, agar ada pendekatan integratif dan komprehensif dalam hal pemutakhiran data, maka Kemensos harus memadankan DTKS dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Tak terkecuali, kata Ace, mendorong peran pemerintah daerah (pemda) agar lebih proaktif dalam melakukan verifikasi maupun validasi DTKS. 

Selain itu, Kemensos harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pemda turut serta melakukan pendataan penerima bantuan sosial tersebut. 

(BACA JUGA:Mensos Risma: BLT Pengalihan Subsidi BBM Sudah Tersalurkan)

“Hal ini dilakukan agar bansos BLT BBM betul-betul tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat yang memang membutuhkan,” pungkas Ace.

Berita Terkait