Nasional

GP Ansor Ikutan Buka Suara Soal Harga BBM Naik, Katanya Begini

Gerakan Pemuda (GP) Ansor ikut buka suara soal polemik naiknya harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi.

GP Ansor Ikutan Buka Suara Soal Harga BBM Naik, Katanya Begini
Petugas menggantikan palang daftar harga setelah BBM diumumkan naik.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Gerakan Pemuda (GP) Ansor ikut buka suara soal polemik naiknya harga bahan bakar minya (BBM) bersubsidi.

Pemerintah resmi menaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar. BBM nonsubsidi pertamax juga ikut dinaikan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut mulai berlaku sejak, Sabtu, 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIb atau satu jam setelah pengumuman pukul 13.30 WIB.

(BACA JUGA:Buntut BBM Bersubsidi, Ferdinand Hutahaean Sampaikan 3 Usulan Penting ke Pemerintah )

(BACA JUGA:Harga BBM Naik, Denny Siregar: Adaptasi Adalah Kunci)

(BACA JUGA:Husin Shihab Sebut Pernyataan Tak Terduga ke Hidayat Nur Wahid yang Bagikan Info Harga BBM di Amerika Turun)

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas ikut mengomentari naiknya harga BBM subsidi.

Menurut Yaqut yang juga Menteri Agama, kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM, mulai dari Pertalite dan Solar hingga BBM non-subsidi Pertamax, adalah bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

"Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah. Ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat," katanya dalam keterangannya, Senin, 5 September 2022.

(BACA JUGA:Buntut 'Kiai Amplop' Suharso Monoarfa Diberhentikan dari Ketum PPP)

(BACA JUGA:Malaysia Turunkan Harga BBM, Indonesia Malah Menaikkan)

Hal tersebut, lanjutnya, juga telah ditegaskan Presiden Joko Widodo melalui pernyataannya bahwa perubahan harga BBM adalah ikhtiar Pemerintah untuk menempatkan subsidi kepada masyarakat lebih berhak, yakni kalangan bawah.

Selain itu, Yaqut menilai kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan langkah realistis yang harus diambil Pemerintah agar beban negara tidak semakin berat. Dengan pengurangan subsidi untuk BBM, maka keuangan negara diharapkan menjadi semakin sehat.

Seperti diketahui, subsidi dan kompensasi negara untuk BBM dari APBN 2022 sudah meningkat hingga tiga kali lipat, yakni dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

(BACA JUGA:Jokowi Naikkan Harga BBM, Hidayat Nur Wahid: Harusnya Bahas Lebih Dulu dengan DPR! )

"Ansor memahami situasi ini memang tidak mudah untuk dihadapi, apalagi saat ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Namun, kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat," katanya.

Dia menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi merupakan bentuk penyesuaian Pemerintah terhadap harga minyak dunia yang kian melonjak. BBM bersubsidi Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter dan solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, sementara BBM non-subsidi Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Yaqut mengatakan jika hal tersebut tidak diantisipasi dengan serius, maka dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap situasi di dalam negeri, baik sektor ekonomi, sosial, maupun politik.

(BACA JUGA:Pedas! Yan A Harahap Perihal Harga BBM Naik: Rezim ini Benar-benar Tak Peduli Dengan Kesulitan Rakyat)

Selanjutnya, dia meminta penyesuaian harga BBM itu benar-benar dilakukan dengan baik serta kemunculan kasus-kasus kebocoran subsidi tidak kembali terulang, seperti yang selama ini terjadi. GP Ansor juga meminta Pemerintah serius mendistribusikan pengalihan subsidi untuk rakyat kecil.

Pengawalan dari masyarakat juga penting untuk memantau pendistribusian pengalihan subsidi melalui program bantuan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah pekerja, dan lain sebagainya.

"Pemberian kompensasi adalah sebuah keniscayaan. Namun, jangan sampai program ini tidak tepat sasaran atau diselewengkan. Hal itu akan menimbulkan masalah baru sehingga rakyat gagal tersentuh dari manfaat penyesuaian subsidi itu," ujarnya.

 

Berita Terkait