Mensos: Agar Tepat Sasaran, Data Penerima Bansos Harus Diperbaiki Tiap Bulan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaiki setiap bulan. Tujuannya agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan masyarakat tepat sasaran.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus diperbaiki setiap bulan. Tujuannya agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan masyarakat tepat sasaran.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembaruan DTKS. Sehingga bansos atau BLT BBM yang disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga bahan bakar minyak naik, tepat sasaran.
"Kita tiap bulan memperbaiki data. Jadi daerah memasukkan kemudian kita perbaiki, kemudian juga kita cross-check (cek silang) dengan data kependudukan, karena ada yang meninggal dan sebagainya," katanya, Jumat, 2 Sepetmber 2022.
Baca Juga
(BACA JUGA:Ma’ruf Amin Salurkan Bansos: Semoga Bisa Dimanfaatkan dengan Baik)
(BACA JUGA:Pemerintah akan Salurkan 3 Jenis Bansos, Ini Rinciannya)
(BACA JUGA:Sapa Masyarakat di Pasar Cicaheum, Presiden Berharap Bansos Digunakan untuk Keperluan Produktif)
Ia mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan dana BLT BBM hingga Rp12,9 triliun bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Menurut dia, bantuan sosial tersebut merupakan tambahan bantuan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Jadi, penerima irisan. Jadi, penerima PKH dan penerima BPNT tapi enggak boleh dobel, karena ada penerima PKH dan penerima BPNT, dia terima dua. Tapi ini enggak boleh dobel. Jadi ketemu lah 20,65 (juta)," katanya.
(BACA JUGA:Sebut Harga Telur Naik Akibat Dana Bansos Cair, Mendag Zulhas: Tapi Bukan Kesalahan Mensos)
(BACA JUGA:Hadapi Lonjakan Harga Pangan, Pemerintah Siap Kucurkan Bansos)
Setiap keluarga penerima manfaat mendapat BLT BBM senilai Rp600.000 untuk empat bulan, yang dibayarkan dua kali masing-masing Rp300.000.
Penyaluran BLT BBM dilakukan oleh PT Pos Indonesia mulai 1 September 2022.
Menteri Sosial mengatakan bahwa pemerintah menyalurkan BLT BBM sebagai pengalihan subsidi BBM guna membantu warga menghadapi peningkatan harga bahan pangan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.
Baca Juga
Bantalan Sosial
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya telah menyediakan dana bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai dengan total Rp12,4 triliun.
Dana Rp12,4 triliun tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok masyarakat, sebagai dana bantalan sosial tambahan atas pengalihan subsidi BBM.
Dana bantalan sosial tambahan tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.
(BACA JUGA:Kata Menko Airlangga Soal Bansos Jika Harga BBM Naik)
"Yang jelas nggak boleh untuk rokok, nggak boleh untuk minuman keras. Untuk kebutuhan pokok," katanya usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi, Senin, 29 Agustus 2022.
Baca Juga
Dijelaskannya, masyarakat akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali.
Akan tetapi Kementerian Sosial akan menyalurkannya dalam besaran Rp300 ribu sebanyak dua kali, dimulai September 2022, melalui PT Pos Indonesia.
(BACA JUGA:Harga Telur Ayam di Tangerang Naik Lagi Tembus Rp31 Ribu Per Kilogram, Penyebabnya Bansos )
Dia mengatakan, penyaluran melalui PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran.
Dalam hal ini, kata Risma, PT Pos Indonesia memiliki kewajiban mengantar bantuan itu hingga ke rumah masyarakat.
"PT Pos kewajibannya melaporkan kepada saya, foto rumah sama foto dia (penerima) di rumah itu, jadi dokumen lengkap. Data itu bukan by address dan by name saja, tapi ada foto rumah dan kondisi rumahnya. Misal ada komplain, karena misalnya dia lupa sudah menerima, ada fotonya," kata Risma.
(BACA JUGA:Seluruh Anak Yatim Piatu Bakal Dapat Bansos Rp300 Ribu Per Bulan)
Bagaimana Cara Menjadi Kaya dalam 30 Hari? Baca di Website Ini
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dari total bantuan sosial Rp25,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
(BACA JUGA:KPK Masih Selidiki Kasus Bansos, Soal Jutaan Paket dan Perusahaan yang Terlibat)
BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran PT Pos Indonesia.
Kemudian kedua, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 T dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.