“Kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi,” tegas Syaikhu.
Syaikhu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.
(BACA JUGA: PKS Tolak Kenaikan BBM Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN Baru dan KCJB)
“Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?” kata Syaikhu lagi.
Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Terlebih, penyalurannya bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi.
Syaikhu menyinggung pula pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM.
Menurut Syaikhu, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
(BACA JUGA: PKS Bilang Pemerintah Plin-Plan: Katanya Ekonomi RI Bagus Tapi Harga BBM Mau Dinaikkan)
Terlebih Transparansi Internasional Indonesia (TII) pernah merilis data bahwa uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD sekitar 30-40 persen terindikasi korupsi.
Selain itu, Pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
