Nasional

Soal Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode, Mardani Ali Sera: Jangan Tergoda

Anggota DPR RI Mardani Ali Sera berikan komentarnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Soal Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode, Mardani Ali Sera: Jangan Tergoda
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera berikan komentarnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komentarya Ali Sera tersebut, perihal Jokowi secara terus terang tidak melaran wacana Presiden menjabat tga periode bergulir.

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para pendukungnya dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Bandung pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Mardani Ali mengatakan jika hal tersebut harus dilawan, Menurutnya dua periode merupakan perjuangan reformasi rakyat.

(BACA JUGA:Jokowi Tak Akan Maju 3 Periode, Rizal Ramli: Kalau Diperpanjang Namanya Kudeta Konstitusi)

(BACA JUGA:Orang Demokrat Bilang Pilpres 2024 Hampir Pasti Tidak Adil Jika Jokowi Ikut Cawe-Cawe)

Pernyataan Mardani Ali tersebut diketahui melalui akun Twitter pribadinya bernama @Mardani Ali Sera.

"Ini harus dilawan. Pembatasan dua periode hasil dari perjuangan panjang reformasi. Jangan masuk ke lubang tirani kembali dan jangan bebani rakyat dengan isu seperti ini. Demokrasi yang sehat perlu sirkulasi kepimpinan.," tulis Mardani Ali Sera pada Senin, 29 Agustus 2022.

Mardani Ali Sara meminta kepada masyarakat untuk tidak tertarik dengan tiga periode yang diusulan Jokowi dengan alasan untuk merubah.

"Semua pihak seharusnya memegang penuh komitmen pembatasan asa jabatan presiden. Jangan tergoda untuk mengubahnya dengan alasan apapun. Jika sekali saja ada pembenaran atasi hal tersebut. Itu akan membuka kota pandora pelanggaran konstitusi dan kesewenangan-wenangan kekuasaanlainya," ungkapnya

(BACA JUGA:Jokowi Ungkap Penyebab Harga Telur Ayam Melonjak)

(BACA JUGA:Wacana Tiga Periode, Jokowi: Boleh Saja, Ganti Presiden kan Juga Boleh, Jokowi Mundur Juga Boleh)

Sebelumnya, Jokowi menegaskan konstitusi saat ini tidak memperbolehkan dia kembali menjadi calon presiden pada Pemilu 2024, namun dia berkata masyarakat bisa menyampaikan pendapat soal sosok calon presiden pada 2024.

"Konstitusi tidak memperbolehkan, ya sudah jelas itu, dan sekali lagi saya akan terus taat konstitusi dan kehendak rakyat," katanya di depan hadirin yang merupakan pendukung Jokowi. 

Ia menyebut Musyawarah Rakyat merupakan forum yang memungkinkan rakyat untuk bisa bersuara. 

Karena penyampaian pendapat merupakan hal yang wajar di negara demokrasi.


Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Sidoarjo, Senin (22/08/2022). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr) --

(BACA JUGA:Jokowi di Rakernas III PAN: Harus Siap Hadapi Tantangan Baru, Ancaman Krisis Pangan, Energi, Keuangan)

(BACA JUGA:Sudah Dibantu Kasus Brigadir J Malah Jokowi Diserang, Kamaruddin Simanjuntak Auto Dinyinyirin Netizen)

"Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode juga sudah ramai. Itu kan tahapan wacana kan. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat," kata dia dilansir dari Antara, Minggu 28 Agustus 2022. 

"Wong ada yang ngomong, ganti presiden kan juga boleh, Jokowi mundur, kan juga boleh. Ini kan negara demokrasi," sambung Jokowi.

Meski begitu, ia pun mengingatkan hadirin untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi agar tidak secara anarkis dan agar tidak terburu-buru menentukan pilihan politiknya, karena memilih sosok pemimpin itu memerlukan kehati-hatian. 

"Saya titip lagi, hati-hati, hati-hati, ulah gurung gusuh (buru-buru), jangan buru-buru, ulah lepat (salah), jangan salah menentukan sikap," kata dia.

(BACA JUGA:Sudah Dibantu Kasus Brigadir J Malah Jokowi Diserang, Kamaruddin Simanjuntak Auto Dinyinyirin Netizen)

Setelah reformasi, telah terjadi empat kali amandemen UUD 1945 oleh MPR, termasuk pada pasal 7 UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Amandemen pasal 7 UUD 1945 terjadi pada Sidang Umum MPR di Jakarta, 14-21 Oktober 1999. 

Hasilnya, ada sedikit perubahan untuk pasal 7 dan beberapa tambahan yang meliputi pasal 7A, 7B, dan 7C, sehingga setelah amandemen itu masa jabatan maksimal presiden dan wakil presiden hanya bisa dipegang selama dua periode berturut-turut oleh seorang presiden yang sama.

 

Berita Terkait