Nasional . 29/08/2022, 16:35 WIB

Penghapusan Tenaga Honorer Sebelum November 2023, DPR: Jangan Buru-buru

Penulis : Admin
Editor : Admin

JAKARTA, FIN.CO.ID - Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan menjadi sorotan DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara berharap, pemerintah tidak tergesa-gesa menghapus tenaga honorer.

(BACA JUGA:Penghapusan Tenaga Honorer atau non-ASN, DPR Usul Buat Pansus Lintas Komisi)

Penghapusan tenaga honorer ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 

Dalam aturan tersebut, penghapusan pegawai honorer harus dilakukan maksimal 28 November 2023.

"Kita berharap, supaya ini tidak terlampau tergesa-gesa dan masih bisa diberikan waktu, sebab membutuhkan langkah-langkah persiapan yang panjang yang harus dilakukan pemerintah daerah," ujar Dewi dikutip dari laman resmi DPR Senin 29 Agusus 2022. 

Menurut Dewi, kebijakan tersebut menjadi perhatian khusus Komisi IX, II, VIII dan lainnya. 

(BACA JUGA:Komisi IX DPR RI Tolak Penghapusan Tenaga Honorer: Sebaiknya Diangkat Jadi PPPK)

Mengingat tak sedikit pemerintah daerah kesulitan menyerap seluruh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PPPK, karena keterbatasan anggaran. 

Sementara, pemerintah pusat melimpahkan kepada pemerintah daerah.

Karena itu, Dewi berharap pemerintah pusat maupun daerah bisa menghasilkan solusi bersama. 

Setidaknya pemerintah perlu memastikan penghapusan honorer tidak menambah angka pengangguran.

(BACA JUGA:Total Hanya 14 Ribu Pegawai Honorer Kabupaten Tangerang yang Dapat Gaji, Selebihnya... )

"Ini juga menjadi concern kami baik itu lintas komisi maupun lintas fraksi di DPR RI. Karenanya, para pimpinan masih merapatkan untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah perlu dibentuk panitia khusus," sambungnya.

Di samping itu, Dewi juga mendorong rumah sakit provinsi maupun daerah yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) agar mengangkat tenaga kesehatan secara bertahap. 

"Kalau mereka sudah mandiri dan mampu mereka bisa mengurus tenaga honorer sendiri," katanya.  

Dengan demikian secara bertahap bisa dilakukan audit jabatan atau lowongan yang dibutuhkan. 

(BACA JUGA:ASN Tidak Ikut Apel Siap-siap Kena Sanksi, PNS, P3K maupun Honorer Harus Disiplin)

"Begitu juga mengisi formasi yang ada di Puskesmas yang ada di Jawa Barat, setidaknya ini bisa mengurangi beban pemerintah daerah," ujar Politisi dari F-Golkar ini.

Diketahui, tenaga kesehatan dengan status honorer di Provinsi Jawa Barat mencapai 65.000 orang. 

Jumlah tersebut meliputi nakes juga non nakes yang bekerja di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Jabar. 

 

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id