Nasional . 23/08/2022, 13:39 WIB
JAKARTA, FIN.CO.ID- Pemerintah saat ini sedang mewacanakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertelite. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengumumkan secara resmi kenaikan harga Pertelite.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, kenaikan harga Pertalite akan diputuskan secara hati-hati. Hal ini agar tidak menurunkan daya beli masyarakat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, Selasa 23 Agustus 2022.
Jokowi mengatakan hal tersebut seusai menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa pagi.
(BACA JUGA:Luhut: Pemerintah Masih Menghitung Skenario Penyesuaian Subsidi BBM Pertalite dan Solar)
(BACA JUGA:Musni Umar Minta Harga Pertalite Dinaikkan, Dedek Prayudi Tulis Sindiran Nyelekit)
Ia mengatakan pemerintah juga akan memitigasi dampak dari perubahan harga Pertalite terhadap laju inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mencatat inflasi tahunan hingga 4,94 persen (year on year/yoy) pada Juli 2022 atau yang tertinggi sejak Oktober 2015, Namun, di kuartal II 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mencatat tren positif di 5,44 persen (yoy).
Kepala Negara memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara cermat dan akurat terkait rencana perubahan harga Pertalite, sebelum pengambilan keputusan.
“Semuanya saya suruh menghitung betul hitung betul sebelum diputuskan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.
(BACA JUGA:Siap-Siap, Pemerintah Sedang Bahas Wacana Kenaikan Harga BBM Pertalite)
(BACA JUGA:Ini Kata Pertamina Soal Wacana Kenaikan Harga Pertalite dan Solar Tahun ini)
Luhut menegaskan keputusan akhir atas rencana penyesuaian harga BBM berada di Presiden Jokowi.
"Pemerintah masih menghitung skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat," kata Luhut, Minggu (21/8), seraya menambahkan pemerintah pun tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume.
Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.
Kenaikan Harga BBM adalah Musibah Bagi Rakyat.
Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini dinilai sebagai musibah baru bagi rakyat Indonesia.
Rencana kenaikan ini dipandang tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran USD90 per barel.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM saat ini. Sebab dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel.
Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah USD90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.
"Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia. Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," kata Rofik, Selasa 23 Agustus 2022.
Rofik menilai, Pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya. Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, untuk tidak menyebut mangkrak, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN.
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar USD1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun, setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.
"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," keluh politisi PKS ini.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
Di sini jelas sekali pemerintah gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk mensejahterahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional. Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi.
Kenaikkan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.
Network;
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id