Nasional

DPR Putar Otak Cari Formula Subsidi Pembiayaan Haji

DPR tengah memutar otak untuk terus memikirkan subsidi pembiayaan pemberangkatan haji.

DPR Putar Otak Cari Formula Subsidi Pembiayaan Haji
Jemaah haji melakukan wukuf di Arafah

JAKARTA, FIN.CO.ID - DPR tengah memutar otak untuk terus memikirkan subsidi pembiayaan pemberangkatan haji.

Subsidi pembiayaan haji musim 2022 mengalami pembengkakan yang cukup signifikan. Subsidi pemberangkatan haji melonjak hampir dua kali lipat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan pihaknya terus berupaya mencari formula perihal subsidi pembiayaan haji untuk pelaksaan tahun 2023.

(BACA JUGA:Alhamdulillah, Menag: Kuota Haji Tahun 2023 Bakal Bertambah)

(BACA JUGA:Ketua MUI: Kalau Diukur Dengan Harga Emas, Ongkos Haji Itu Turun Dari Masa ke Masa)

(BACA JUGA:Muhadjir: Masyarakat Harus Tahu, Selama ini Pemerintah Nomboki Kekurangan Ongkos Naik Haji )

"PR (pekerjaan rumah) terbesar Komisi VIII itu adalah bagaimana meramu pembiayaan haji tahun depan, karena subsidi terlalu besar," ujarnya di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis, 18 Agustus 2022.

Subsidi biaya haji menjadi sorotan setelah adanya pertemuan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum lama ini. Sebab, besaran subsidi mencapai 60 persen dari biaya riil berangkat haji.

Pemerintah harus memberi subsidi per orang sekitar Rp65 juta dari biaya riil pelaksanaan haji yang mencapai Rp100 juta.

(BACA JUGA:Usulkan Ongkos Haji Naik Jadi Rp45 Juta, Kemenag Beberkan Alibinya...)

(BACA JUGA:Kemenag Ajukan Ongkos Haji 2019 dengan Kurs Dolar AS)

Menurut Yandri, apabila pemerintah terus memberikan subsidi dengan besaran yang sama ataupun naik jika terjadi inflasi, maka akan berdampak pada keuangan haji yang dikelola BPKH.

"Sehingga sejak dini saya tadi minta dengan teman-teman Komisi VIII melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dari sisi pembiayaan, formulanya bagaimana," kata Yandri.

Ia berharap keputusan yang akan diambil akan moderat. Di satu sisi jamaah tidak akan diberatkan jika biaya harus naik, di sisi yang lain kesinambungan dana haji akan tetap terjaga.

(BACA JUGA:Kemenag Sebut Masih Ada 8 Jamaah Haji yang Dirawat di Arab Saudi Hingga Saat Ini)

"Jangan sampai besar di pangkal kecil di ujung artinya tidak sehat. Kalau inflasi naik, mungkin tahun depan di atas Rp100 juta biaya riil cost per jamaah. Kalau tidak ada kenaikan atau formula lain, akan mengkhawatirkan kesanggupan dana haji yang dikelola BPKH," kata dia.

Ia pun mendorong Kementerian Agama agar melobi otoritas Arab Saudi perihal pembiayaan haji. Ia yakin jika lobi dilakukan sejak awal, sejumlah item pembiayaan pada pelaksanaan haji bisa ditekan.

(BACA JUGA:Kabar Gembira, Tahun Depan Lansia 65 Tahun Dapat Kuota Khusus Berangkat Haji )

"Mungkin dengan lobi dari awal, hal-hal yang bisa kita tekan, bisa kita tekan, sehingga bisa menurunkan pembiayaan yang bisa dibebankan setiap item pelaksanaan ibadah haji," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi perihal pembiayaan ibadah haji di masa mendatang.

"Iya itu nanti akan kita bicarakan karena memang pembiayaan haji ada syarat yang menurut saya harus menjadi pertimbangan utama yaitu syarat istitoah," kata dia.

 

Berita Terkait