"Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang ada di Kominfo ini benar-benar gak paham tentang permasalahan di PayPal seperti apa. Kalau cuma untuk mindahin dana dari PayPal ke bank lokal, itu gampang hanya 5 menit selesai. Tapi kan masalah PayPal ini bukan cuma soal mindahin dana. Ini soal rekening global yang biasa digunakan oleh banyak orang dalam transaksi antar negara. Masalahnya masyarakat kita banyak yang punya project diluar, design, programer, gamer, yang pembayarannya lewat PayPal. Jadi fungsi PayPal itu sebagai pembayaran yang sudah dikenal secara global dan biasa digunakan," tegasnya.
Disisi lain, alternatif aplikasi transaksi global selain PayPal, hingga saat ini belum ada. Disinilah menurut Alifurrahman, kerugian dari pemblokiran PayPal tersebut.
(BACA JUGA: Keras! LBH Jakarta Kecam Pemblokiran Situs dan Aplikasi Digital, Begini Penjelasannya)
"Ini adalah pertunjukan sebuah kebijakan yang tidak paham permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan cuma soal memindah dana, ini soal kegunaan," tuturnya.
Alifurrahman membayangkan jika ada negara lain yang ingin menggunakan jasa desain misalnya, dari orang Indonesia. Kemudian untuk pembayaran menjadi sulit hanya gara-gara di Indonesia tidak menerima PayPal dan konsumen dari negara lain itu akhirnya membatalkan pekerjaan, maka ini sebuah kerugian yang sangat besar.
"Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara lain, cuma gara-gara PayPal," sambungnya lagi.
Dari sudut pandang politik, lanjut Alifurrahman, kebijakan Kominfo ini sangat membahayakan pemerintah.
(BACA JUGA: Tagar BlokirKominfo Menggema: Netizen Kesal Situs Game yang Setor Pajak Diblokir, Tapi Judi Online Lolos PSE)
Ia bahkan menyebut, seumur hidupnya belum pernah ada suatu Kementerian yang dihina habis-habisan seperti Kominfo saat ini, hanya gara-gara kebijakan yang kontroversial.
"Apakah ini secara politik ingin menjatuhkan Presiden Jokowi apa gimana?," tanya Alifurrahman.
"Suka tidak suka ketika kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi ini sangat tinggi, tiba-tiba muncul isu yang kayak gini. Apa jangan-jangan ada unsur kesengajaan karena tampaknya (partai) Nasdem mau mengusung Anies? Atau secara politik ini sudah diperhitungkan Nasdem atau gimana?," tutur Alifurrahman lagi.
"Pesan saya kepada Menkominfo, dahulukan urusi yang memang harus diurusi, ketimbang yang aman-aman. Yang gak melanggar hukum nanti dulu deh. Yang melanggar hukum saja diurusi dulu seperti Pinjol, judi online, ini dulu diurusin," pungkas Alifurrahman.
