Namun demikian, proses percepatan pelaksanaan PUG di daerah masih menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
"Hal ini menuntut komitmen, keseriusan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya aparatur di Pemkab Tangerang," tuturnya.
Untuk mempercepat strategi PUG tersebut, Asep melanjutkan, DPPPA Kabupaten Tangerang sudah menggelar Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
PPRG, kata dia, bertujuan untuk memastikan semua kelompok masyarakat dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.
(BACA JUGA: Sampah di Kabupaten Tangerang Hasil PAD Rp4,3 Miliar)
"Seluruh perhatian tersebut dimasukkan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan," terangnya
Diketahui, upaya percepatan itu tertuang melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. (Rikhi Ferdian)
