Regional

Beda dengan Anies Soal ACT, Wagub DKI: Izin ACT Sudah Dicabut, Kita Dukung Upaya Pemerintah

Anies Baswedan menyebut pihaknya akan mengambil kebijakan terkait yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berdasarkan data.

Beda dengan Anies Soal ACT, Wagub DKI: Izin ACT Sudah Dicabut, Kita Dukung Upaya Pemerintah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

JAKARTA, FIN.CO.ID - Anies Baswedan menyebut pihaknya akan mengambil kebijakan terkait yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) berdasarkan data. Dia tidak mau ada vonis hanya berdasarkan opini.

Berbeda dengan Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung upaya pemerintah terkait pencabutan izin ACT.

Ditegaskannya, Pemprov DKI akan mendukung langkah-langkah Pemerintah Pusat  terkait pencabutan izin ACT.

(BACA JUGA:Komentari Kasus ACT, Anies: Kalau Bertindak Sebelum Ada Data, Kita Menghakimi Berdasarkan Opini)

"ACT izinnya sudah dicabut oleh Kementerian Sosial, sekarang dalam proses pemeriksaan, pengawasan. Kami tentu Pemprov DKI Jakarta mendukung upaya-upaya dari Kementerian, dari pemerintah pusat, dari aparat hukum," katanya, Senin, 11 Juli 2022.

Dijelaskannya juga bahwa Pemprov DKI Jakarta juga menghargai proses hukum yang sedang bergulir terkait kasus ACT tersebut.

Dia juga berpesan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi lembaga amal agar taat sesuai dengan ketentuan dan jauh dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

(BACA JUGA:Petinggi ACT Diduga Pakai Dana Santunan Ahli Waris Korban Kecelakaan Lion Air untuk Kepentingan Pribadi)

"Mari kita pastikan siapa saja, semua lembaga sosial yang membantu berjuang, berbagi, untuk taat sesuai aturan ketentuan dan laksanakan dengan penuh ketulusan tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan," ujar Riza.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang bergulir terkait kasus lembaga amal ACT.

"Kita menghormati proses hukum, apalagi proses audit. Biarkan aturan hukum yang menjadi rujukan kita," katanya, Minggu, 10 Juli 2022.

Anies mengatakan pihaknya baru bisa mengambil keputusan berdasarkan data audit ataupun hasil pemeriksaan pihak penegak hukum.

Jika hasil pemeriksaan sudah keluar, pihak Pemprov akan mempertimbangkan penarikan izin operasional ACT di wilayah DKI Jakarta.

"Kalau kita bertindak sebelum ada data, sebelum ada kesimpulan yang lengkap, nanti bisa-bisa kita menghakimi berdasarkan opini," kata Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi ACT setelah ada dugaan penyelewengan donasi dana umat.

"Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra.

Adapun SKPD yang sedang proses evaluasi izin ACT, lanjut dia, salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Benni tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan hasil evaluasi itu perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

"Izin diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," kata Benni.

ACT juga memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori bencana.

Izin itu diperbaharui setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

 

Berita Terkait