Nasional

Sambangi KPK, Ketua DPRD Solok Laporkan Bupati Epyardi Asda

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke KPK.

Sambangi KPK, Ketua DPRD Solok Laporkan Bupati Epyardi Asda
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra (kanan) melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke KPK.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, melaporkan Bupati Solok Epyardi Asda ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan dilayangkan atas dugaan keterlibatan Epyardi dalam 4 dugaan tindak pidana korupsi.

"Alhamdulillah tadi kami sudah melaporkan aspirasi masyarakat terkait bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Solok Epyardi Asda terkait 4 kasus yang berbeda, salah satunya mengenai pelanggaran reklamasi danau Singkarak," Ungkap Dodi usai melayangkan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2022.

(BACA JUGA:Febri Diansyah Sindir Rompi Biru KPK Penangkal Korupsi: Kebanyakan Gimmick)

Ia menjelaskan, total kerugian negara atas 4 dugaan korupsi itu ditaksir mencapai Rp18,1 miliar.

Ia memerinci, yang pertama terkait Reklamasi Danau Singkarak yang merugikan negara sebesar Rp3,3 miliar. 

"Yang kedua itu terkait hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang merupakan daerah wisata milik pribadi Bupati Solok Epyardi Asda yang diduga kerugian negara mencapai Rp13,1 miliar," Paparnya. 

(BACA JUGA:KPK Sita Dokumen Terkait Kasus Suap Pemkab Mamberamo Tengah saat Geledah 2 Rumah di Jayapura)

Sedangkan yang ketiga, Epyardi Asda diduga kerap memerintahkan SKPD Pemkab Solok untuk melakukan rapat dan pertemuan di daerah wisata Chinangkiek milik pribadinya dengan menghabiskan total dana APBD Kabupaten Solok sebesar Rp1,2 miliar. Ditambah, kawasan tersebut juga diduga belum memiliki izin dan amdal wisata. 

"Dan yang keempat, terkait pengangkatan pensiunan PNS jadi Plh Sekda Solok, yang diduga kerugian negara kurang lebih mencapai Rp500 Juta untuk biaya gaji dan tunjangan jabatan," jelasnya.

"Diduga penyalahgunaan wewenang terkait pengangkatan orang yang sudah pensiun, diangkat kembali oleh Bupati Solok saudara Epyardi Asda," tambah Dodi.

(BACA JUGA:Kata Tokoh NU Soal Kepercayaan Publik Terhadap KPK Turun: Layak Dibubarkan, Perkuat Kejagung)

Dari keempat kasus dugaan korupsi tersebut, pihaknya sangat menyoroti masalah reklamasi Danau Singkarak. Sebab, perusahaan swasta yang menggarap proyek reklamasi Danau Singkarak itu adalah perusahaan milik keluarga Epyardi Asda yaitu PT Kaluku Indah Permai dan CV Anam Daro. 

Dodi menjelaskan, saat ini kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan sanksi administratif terkait pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Singkarak. 

Kedua perusahaan tersebut diminta untuk melakukan pemulihan lahan seperti semula paling lambat 4 bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat keputusan pengenaan sanksi administratif. 

(BACA JUGA:Kepercayaan Rakyat Terhadap KPK Menurun, Novel Baswedan Sentil Ketuanya)

"Namun setelah komitmen tersebut berjalan selama 4 bulan, tepatnya di tanggal 28 Mei 2022 lalu, kondisi saat ini di kawasan reklamasi tersebut masih belum tuntas," Imbuhnya.

Bahkan, Walhi juga menyebut pembangunan di lokasi sekarang melanggar sejumlah aturan. Pertama, pembangunan dilakukan di lokasi bekas reklamasi yang dulunya telah dinyatakan ilegal. Kedua, tidak ada dokumen terkait lingkungan baik di provinsi maupun pihak Pemkab Solok.

"Pelanggaran selanjutnya terjadi pada Perda Tata Ruang. Pelanggaran mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Solok, bahwa yang direklamasi itu adalah kawasan lindung. Bukan peruntukan untuk pembangunan objek wisata," Papar Dodi.

(BACA JUGA:Jadi Penegak Hukum Paling Tak Dipercaya Publik, KPK Beri Respons Santai)

Berdasarkan data Walhi, dodi menjelaskan potensi kerugian negara sektor lingkungan akibat reklamasi yang diduga tanpa izin itu mencapai Rp3,3 miliar. Rinciannya, biaya kerugian ekologis Rp1,2 miliar, biaya ekonomi Rp952 juta, dan biaya lingkungan Rp1,2 miliar. 

Potensi kerugian tersebut dianalisis berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Jadi, Kami sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, mewakili masyarakat Kabupaten Solok, memohon perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi tersebut di proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini adalah suara rakyat, suara kabupaten solok. Mudah-mudahan ini (dugaan korupsi) cepat dilakukan (diusut KPK), supaya rakyat di Kabupaten Solok tenang dan nyaman kembali," tandas Dodi.

(BACA JUGA:KPK Sita 8 Tanah dan Bangunan Milik Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari)

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pihaknya telah menerima laporan atas dugaan korupsi yang melibatkan Epyardi Asda.

"Benar, ada laporan pengaduan tersebut yang diterima bagian persuratan KPK," ucap Ali.

Ia menyebutkan, pihaknya bakal menindaklanjuti pelaporan Dodi dengan melakukan verifikasi dan telaah informasi serta data yang disodorkan.

(BACA JUGA:Ketua KPK Firli Bahuri Geram Ditanya Soal Harun Masiku: Titipan Ya? Kayak Enggak Ada Pertanyaan Lain)

"Segera KPK tindaklanjuti dengan lebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah atas informasi dan data dimaksud," tukasnya.

Berita Terkait