Nasional

Kejagung Target Pelimpahan Perkara Ekspor CPO Pertengahan Juni

Kejagung segera melimpahkan tahan I berkas perkara dugaan korupsi ekspor CPO pertengahan Juni 2022.

Kejagung Target Pelimpahan Perkara Ekspor CPO Pertengahan Juni
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

JAKARTA, FIN.CO.ID - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan pihaknya segera melimpahkan tahan I berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) pertengahan Juni 2022.

"Mudah-mudahan pertengahan bulan depan (Juni) sudah tahap 1," kata Supardi di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 27 Mei 2022.

(BACA JUGA:Bos Alfamart Diperiksa Soal Kasus Minyak Goreng, Kejagung: AHP selaku Presiden Direktur PT Sumber Alfaria)

Supardi menyebutkan, pemeriksaan saksi-saksi masih berjalan, masih ada beberapa saksi perkara CPO yang dimintai keterangan, hanya saja tidak dipublikasi oleh Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi untuk memperkuat penyelesaian berkas perkara 5 tersangka CPO.

"Pokoknya (saksi) CPO semua (diperiksa), yang masih memperkuat inilah (berkas perkara)," ujar Supardi.

(BACA JUGA:Kejagung Ngaku Belum Temukan Aliran Duit Korupsi Ekspor CPO ke Parpol: Jangan Dipelintir!)

Supardi mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya melakukan pengembangan dengan menyasar tersangka lain di luar 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka.

Namun, saat ini pihaknya berkonsentrasi penuh untuk secepatnya melimpahkan tahap I perkara korupsi CPO.

"Kalau persoalan pengembangan ya itu kami lihat nanti, dalam arti perkara ini paling tidak selesai dulu," ujarnya.

(BACA JUGA:Kejagung Tetapkan Lin Che Wei Tersangka Baru Kasus Mafia Minyak Goreng)

Terkait apakah keterangan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut, Supardi mengatakan masih melihat keterkaitan dengan barang bukti.

"Kita lihat nanti relevansi dengan kebutuhan untuk pembuktian saja," kata Supardi.

Pemeriksaan saksi terakhir yang dirilis Puspenkum Kejaksaan Agung, Jumat (20/5), yakni Direktur Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) inisial AHP.

(BACA JUGA:Jaksa Agung Ungkap Kesaktian Lin Che Wei di Kemendag: Ikut Bikin Kebijakan DMO hingga Hadir di Rapat Penting)

Kejagung telah menetapkan tersangka 5 orang dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022.

Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

Kemudian 4 orang lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA.

(BACA JUGA:Jaksa Agung Ancam Sikat Menteri yang Terlibat Minyak Goreng Langka)

Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas serta Pendiri dan Penasihat Kebijakan/Analisa PT Independent Research and Advisodry Indonesia Lin Che Wei.

Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat.

Berita Terkait