Sebanyak 107 pemda, kata Jokowi, serapannya masih 5 persen. Bahkan ada 17 pemda hingga saat ini belum ada realisasi sama sekali alias nol.
"Sebetulnya mau saya tayangin. Tapi nggaklah. Nanti September saja. Nih kementerian A, Pemda B, Lembaga C. Nanti saya tunjukkan semua. Biar kapok. Ini masih sabar saya. Tunggu dulu. Tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi, saya tayangkan semuanya," paparnya.
(BACA JUGA: Ali Ngabalin Sindir Said Didu: Pikiranmu ke Jokowi Selalu Kotor, Otakmu Septic Tank...)
Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mempermudah produk lokal yang ingin masuk e-Katalog.
Dia menyatakan tidak semua produk yang masuk e-katalog harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Persyaratan harus SNI ini, lanjut Jokowi, tentu akan menyulitkan produk lokal. Utamanya yang masih berskala kecil.
Terlebih saat ini tidak semua produk harus SNI. Jokowi menegaskan produk SNI hanya berhubungan dengan keselamatan. Seperti helm dan kabel listrik.
(BACA JUGA: Projo Belum Tentukan Capres 2024, Jokowi: Ojo Kesusu atau Jangan Terburu-buru)
"Sudah saya sampaikan kepada kepala LKPP. Jangan ruwet-ruwet seperti dululah. Semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau semua dimintai SNI," tegas Jokowi.
Jokowi mencontohkan produk batu bata yang dimintai label SNI. Dia menilai hal itu tidak masuk akal.
"Batu bata masa diminta SNI. Kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Nggak mungkin. Logika-logika ini kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI. Mana bisa. Ini yang harus diubah," pungkasnya.
(BACA JUGA: Pengamat: Jokowi Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar Pranowo)
(BACA JUGA:Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak, Petani Sawit Indonesia Sampaikan Terimakasih)
(BACA JUGA: Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat, Siapa Menteri yang Terdepak?)
