Minyak Goreng Masih Mahal, Dahlan Iskan: Yang Bisa Kita Salahkan adalah Idul Fitri dan SBY

fin.co.id - 13/05/2022, 08:36 WIB

Minyak Goreng Masih Mahal, Dahlan Iskan: Yang Bisa Kita Salahkan adalah Idul Fitri dan SBY

Ilustrasi minyak goreng.

JAKARTA, FIN.CO.ID-  Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyoroti langkah pemerintah melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang telah melewati 13 hari.

Namun kebijakan 'sapu jagat' itu belum mampu membuat minyak goreng melimpah dan murah. 

Padahal perkiraan para pengusaha minyak goreng, larangan ekspor hanya berlaku satu minggu. Ternyata sudah 13 hari. 

(BACA JUGA: Perang Jokowi-Pengusaha Minyak Goreng, Siapa Kuat? Begini Prediksi DPR)

"Perkiraan awal mereka (pengusaha sawit-red), larangan ekspor hanya akan satu minggu. Seminggu dilarang ekspor, mestinya, minyak goreng langsung  melimpah-limpah. Ternyata belum," kata Dahlan Iskan dikutip catatan hariannya di Disway, Jumat 13 Mei 2022.

Dahlan mengatakan, ada dua penyebab yang bisa disalahkan di setelah larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, namun belum berdampak apa apa. 

Menurut Dahlan Iskan, pihak pertama yang bisa disalahkan adalah lebaran Idul Fitri. 

(BACA JUGA: Tegas! Ekspor Minyak Goreng Resmi Dilarang, Kasal TNI: Kapal yang Nekat Ekspor CPO Kami Tangkap)

"Larangan ekspor itu bertepatan dengan sehari sebelum Lebaran. Semua orang sibuk mudik. Atau mengurus mudik. Urusan mudik harus sukses —melebihi minyak goreng" katanya. 

Dia menilai, mudik tahun ini kelihatan sukses. Kata dia, pemerintah punya banyak akal. Kreativitas terbaik pemerintah kali ini adalah: membuka dua pelabuhan umum di Banten untuk dipakai menyeberang ke Bakauheni di Lampung. Selama Lebaran.

"Maka Idul Fitri harus ramai-ramai kita salahkan" ucapnya. 

(BACA JUGA: Soal Larangan Ekspor Minyak Goreng, Jokowi ke Pengusaha: Saya Minta Lihat dengan Jernih, Lebih Baik...)

Kemudian, kata Dahlan Iskan, pihak kedua yang bisa kita salahkan adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. 

"Toh ia tidak akan marah untuk disalah-salahkan" katanya. 

Dahlan menjelaskan, SBY melakukan moratorium sawit. Artinya, sejak saat itu, tidak boleh lagi ada izin baru kebun sawit. Penguasaan tanah untuk sawit dianggap sudah berlebihan. Sudah terlalu luas.

Dapatkan berita terkini langsung di ponselmu. Ikuti saluran FIN.CO.ID di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vajztq

Admin
Penulis
-->