Perang Jokowi-Pengusaha Minyak Goreng, Siapa Kuat? Begini Prediksi DPR
Presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai 28 April 2022 mendatang. -screenshoot sekretariat presiden-YouTube
JAKARTA, FIN.CO.ID - Adu kuat atau perang antara Pemerintah dengan pengusaha minyak goreng tengah berlangsung.
Larangan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude plam oil (CPO) mampu menekan harga di pasaran.
Sejak pemberlakuan larangan ekspor CPO dan turunannya dua pekan lalu, harga jual minyak goreng curah turun.
(BACA JUGA:Larangan Ekspor Minyak Goreng Ada Pengecualian, Mendag: Saya Harap Kita Semua Dapat Memahami Urgensi )
Walaupun penurunan tersebut masih jauh dari harga eceran tertinggi (HET).
Berdarakan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) harga minyak goreng curah per 11 Mei 2022 turun menjadi Rp19.100 per kilogram dari sebelumnya Rp20.100. Sementara HET sendiri Rp15.500,- per kilogram.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan dalam proses penurunan harga migor hingga sesuai HET, pemerintah harus bisa meminimalisasi risiko kebijakannya bagi rakyat kecil. Terutama bagi petani sawit rakyat.
(BACA JUGA:Modus Ekspor Minyak Goreng ke Timor Leste, Izinnya Bawa Genteng, Sendok Bebek dan Engsel Pintu)
Para petani sawit harus dibela dan diberi insentif selama pelarangan ekspor CPO daan turunannya masih berlangsung.
“Insentif itu bisa berupa pembelian tandan buah segar (TBS) oleh pemerintah untuk biofuel, insentif pupuk, dan berbagai insentif lainnya. Jangan biarkan petani menjadi korban kebijakan pemerintah,” katanya, Kamis, 12 Mei 2022.
Dia pun memprediksi perang atau adu kuat antara pemerintah dan pengusaha migor ini masih akan berlanjut hingga dua bulan ke depan.
Sebab daya tahan pengusaha migor bergantung pada kapasitas tangki penyimpanan dan pengolahannya (refinery). Para pakar menyebut rerata kapasitas penyimpanan sekitar 60 hari. Sedang kapasitas refinery bisa mencapai satu tahun.
“Jadi paling tidak, efek larangan eskpor CPO ini akan muncul secara signifikan pada 6 minggu ke depan. Itu waktu yang tidak pendek. Karena risiko yang harus ditanggung dari kebijakan larangan CPO tersebut sangat mahal,” katanya.
Untuk itu Mulyanto mendesak Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar bekerja ekstra keras.
Sumber:
